DAFTAR NPP (NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN)

 

NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN

 

PENDAHULUAN

Pasal 15 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan agar pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional yang sekaligus sebagai pembina perpustakaan yaitu melalui kegiatan pendataan dan juga pemberian nomer kode unik berupa Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) kepada perpustakaan yang telah melaporkan keberadaan penyelenggaraan maupun pengelolaan perpustakaan.

Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) merupakan sistem penomoran kode identitas yang bersifat unik pada semua jenis kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia. Sistem penomoran perpustakaan berada di bawah pembinaan Perpustakaan Nasional RI yang ditetapkan berdasarkan kode area provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kode jenis perpustakaan, status perpustakaan, dan nomor urut perpustakaan. Sebelumnya NPP diberikan kepada perpustakaan yang telah memberikan profil perpustakaan  kepada Perpustakaan Nasional untuk disimpan dalam pangkalan data perpustakaan yang dapat diakses melalui http://npp.pnri.go.id. Namun sejak tanggal 08 Februari 2022, Perpustakaan Nasional RI telah meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Aplikasi ini merupakan pengembangan dan penggantian dari aplikasi NPP sebelumnya. Aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah merupakan sistem informasi pangkalan data yang berisi profil kelembagaan berbagai jenis perpustakaan yang dapat diakses dan dimutakhirkan secara online sehingga pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan kelembagaan perpustakaan per wilayah dapat dipantau secara real time. 

 

PENDAFTARAN

Pendaftaran perpustakaan dilakukan oleh admin / petugas perpustakaan secara mandiri melalui aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah yang dapat diakses secara on-line melalui laman http://data.perpusnas.go.id. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya : pertama, memiliki koleksi perpustakaan yang bervariasi. Syarat ini tidak ada batasan jumlah minimal dan juga jenis koleksinya. Syarat kedua, memiliki sarana dan prasana perpustakaan. Syarat ini juga tidak menyebutkan minimal batasan luas ruangan perpustakaan. Syarat ketiga, melakukan layanan rutin berupa layanan baca di tempat atau layanan keliling. Keempat, memiliki tenaga pengelola perpustakaan. Tenaga pengelola dapat berupa pustakawan, tenaga perpustakaan, atau pemilik / pendiri perpustakaan. Syarat kelima, memiliki sumber pendanaan. Sumber pendanaan baik itu berasal dari sumber pendanaan APBN, APBD, donasi atau dana pribadi pemilik perpustakaan tanpa adanya batasan jumlah dana.

Perpustakaan yang telah terdaftar dalam aplikasi pendataan berbasis wilayah oleh Perpustakaan Nasional RI dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: teridentifikasinya keberadaan perpustakaan secara real time. Kedua, perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui update data informasi setiap saat ada perubahan data perkembangan perpustakaan. Ketiga, perpustakaan yang memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan, serta berhak memasang NPP pada papan nama perpustakaan.

Jika sekolah mempunyai NPSN maka perpustakaan juga punya NPP. Namun tidak semua yang berkecimpung di perpustakaan mengetahui apa itu NPP. Masih ada pengelola perpustakaan terutama untuk perpustakaan desa/kelurahan yang belum kenal dengan NPP, sehingga keberadaan perpustakaan tersebut belum terdata di Perpustakaan Nasional RI.

 

ALUR PENDAFTARAN

Adapun alur kerja pendaftaran NPP secara on-line dengan cara mengakses laman http://data.perpusnas.go.id

Lakukan register / membuat akun

 

 

 

 

 

 

Kalau belum terdaftar dan juga belum memiliki NPP pilih option, saya hanya mendaftar sebagai user. Tapi kalau sudah terdaftar atau sudah memiliki NPP pilih option, hubungkan akun dengan perpustakaan tempat saya bekerja. Sebelum membuat akun perlu disiapkan Surat Keputusan /SK penugasan dari pimpinan. Setelah akun selesai dibuat silakan cek email masuk pada email yang digunakan untuk daftar akun NPP, untuk melakukan konfirmasi email.

Setelah itu silakan login : menggunakan email dan juga password yang dibuat pada saat membikin akun NPP.

Selanjutnya silakan tunggu proses validasi dari admin NPP Kabupaten/Provinsi/Pusat, setelah divalidasi dan terverifikasi silakan login kembali ke laman http://data.perpusnas.go.id

Kemudian silakan ajukan NPP, isi kuesiner sampai proses akhir yaitu print out sertifikat NPP. Sertifikat NPP berguna untuk syarat pengajuan akresitasi perpustakaan.

Wisata Literasi

 

Wisata Literasi

"Mengenalkan Perpustakaan Sejak Dini"

Dinarpus – Ungaran : Siswa Siswi Kelas 5 A, Sekolah Dasar Hj. Isriati Moenadi Ungaran melakukan kunjungan wisata literasi  di Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, Kamis (24/11/2022). Sebanyak 36 anak mengikuti kegiatan wisata literasi untuk mengenal lebih dekat tentang perpustakaan dengan berbagai jenis layanan maupun cara mengaksesnya, kata Bapak Taufik P salah satu pendamping yang juga sekaligus wali kelas. “Alhamdulillah hari ini anak-anak dikenalkan proses berkunjung perpustakaan mulai dari presensi, sampai cara menjadi anggota. Selain itu anak-anak juga diberi waktu untuk memilih buku kesukaan mereka”, katanya. 

Wisata literasi merupakan salah satu jenis layanan yang ada di Perpustakaan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan, dan juga salah satu upaya mengenalkan perpustakaan kepada masyarakat, terutama para pelajar. Melalui kegiatan wisata literasi diharapkan nantinya anak-anak dapat secara mandiri melakukan kunjungan perpustakaan dan menjadi anggota aktif perpustakaan. Sehingga mereka dapat meminjam dan membaca buku sesuai minat mereka.

 

Anak-anak merasa senang dapat diberi cukup waktu untuk melakukan kegiatan wisata literasi di Perpustakaan. Mereka girang dapat menemukan buku yang disukai.“Horeee ketemu buku Hirosima!”, seru Marsel. Di sebelah rak juga terdengar terikan Akila, “Aku juga dapat buku Robotik di perpustakaan”. Mereka asyik membaca dengan imajinasinya. Bukannya membaca buku mampu membangun kreativitas dan imajinasi anak? // AW.

Siswa/siswi kelas 5 A SD Hj. Isriati Moenadi Ungaran sedang asyik membaca

Perda Perpustakaan

PERDA 11 TAHUN 2018 TENTANG PERPUSTAKAAN

Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Peraturan Daerah tentang Perpustakaan memang sudah sangat lama dinantikan kehadirannya, terutama bagi para insan perpustakaan dalam rangka memberikan acuan dan juga payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Demikian halnya dengan Perda Perpustakaan di Kabupaten Semarang.  

Proses pembuatan draf dimulai dari kunjungan sebanyak tiga puluh anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Semarang serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ke Perpustakaan Nasional bertemu dan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Joko Santoso  di Jalan Medan Merdeka Selatan, pada hari Selasa, (8/5). Pada prinsipnya, Peraturan Daerah tentang perpustakaan yang disusun oleh Pansus telah mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan juga merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Perda Perpustakaan yang terdiri dari 20 Bab 54 Pasal itu akhirnya ditetapkan yang diantaranya mengatur tentang pembentukan perpustakaan,  anggaran perpustakaan, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (koleksi daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. Dengan diterbitkannya perda perpustakaan maka dapat menambah pengayaan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, perlu segera disosialisasikan agar dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan perpustakaan. Penerapan perda perpustakaan perlu kepedulian dan dukungan dari semua fihak yang terkait serta keseriusan komitmen para pengambil kebijakan di daerah.

 

Berikut bahan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perpustakaan dapat didownload di bawah ini :
  
https://drive.google.com/drive/folders/1koCEov75svDNKX23vtYdIJ4mSjosr9zr?usp=sharing

PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH     

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, mendefinisikan perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat beberapa jenis perpustakaan yang salah satunya adalah perpustakaan sekolah termasuk di dalamnya adalah perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan. Pernyataan tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan Pasal 83 yang mewajibkan setiap sekolah / madrasah untuk menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indoensia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perpustakaan sekolah sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.

Perpustakaan sekolah hadir sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan warga sekolah terutama bagi siswa dan guru. Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa perpustakaan sekolah dimaksudkan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah. Keberadaan perpustakaan sekolah sebagai salah satu komponen pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Perpustakaan sekolah diselenggarakan oleh sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Perpustakaan Sekolah merupakan bagian terpadu dari sekolah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan memelihara bahan pustaka untuk dipergunakan oleh guru dan siswa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah memiliki visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disyahkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah memiliki visi yang mengacu pada visi sekolah yang bersangkutan. Adapun misi dari perpustakaan sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah adalah : a) menyediakan informasi dan ide yang merupakan faktor fundamental bagi kemajuan masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan; b) menyediakan sarana pembelajaran bagi peserta didik agar mampu belajar sepanjang hayat dan mengembangkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah bertujuan mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan (intelektual, emosional dan spiritual) peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui pelayanan perpustakaan yang berkualitas. Perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah memiliki fungsi sebagai pusat sumber belajar, pusat kegiatan literasi informasi, pusat penelitian, pusat kegiatan baca membaca, dan sebagai tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif dan menyenangkan. Tugas Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah meliputi :  mengembangkan koleksi perpustakaan, mengolah bahan perpustakaan, mendayagunakan koleksi perpustakaan dan hasil karya tulis peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan pemustaka, melakukan perawatan koleksi, menunjang terselenggaranya proses pembelajaran disekolah, menyediakan jasa perpustakaan dan informasi, melaksanakan kegiatan literasi informasi, melakukan kerjasama perpustakaan, serta melakukan promosi perpustakaan.

Setiap sekolah / madrasah wajib menyelenggarakan perpustakaan sekolah. Pendirian perpustakaan sekolah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah diwajibkan memberitahukan keberadaannya dengan cara registrasi ke Perpustakaan Nasional RI untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). Struktur organisasi perpustakaan sekolah mencakup kepala perpustakaan, pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, serta teknologi informasi dan komunikasi.  Struktur perpustakaan sekolah langsung di bawah kepala sekolah. Dalam rangka menjalankan organisasi, perpustakaan sekolah membuat program kerja tahunan yang mengacu pada program kerja sekolah dalam tahun anggaran yang berjalan.

Luas gedung perpustakaan sekolah paling sedikit 0,4 m2 x jumlah siswa, dengan ketentuan bila 3 s.d. 6 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 72 m2, 7 s.d. 12 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 144 m2, 13 s.d. 18 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 216 m2, 19 s.d. 27 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 288 m2. Gedung/ruang perpustakaan paling sedikit meliputi : area koleksi, area baca,  area kerja, dan area multimedia. Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 

Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus. Perabot perpustakaan sekolah / madrasah ibtidaiyah meliputi : Perabot kerja 1 set / pengguna paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi dan meja multimedia, Perabot penyimpanan 1 set / perpustakaan paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemara/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci. Selain itu juga harus memiliki perabot multi media 1 set / perpustakaan paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan tehnologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain 1 set/perpustakaan minimum terdiri atas buku inventaris, pedoman / pegangan pengolahan bahan pustaka seperti pedoman katalog, klasifikasi, tajuk subjek, serta papan pengumuman.

Koleksi perpustakaan meliputi : karya cetak (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi),  terbitan berkala (majalah, surat kabar), dan  audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik. Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan bahan perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format paling sedikit :  menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik,  buku pengayaan dengan perbandingan 60% nonfiksi dan 40% fiksi dengan ketentuan bila 1 s.d. 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7 s.d. 12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13 s.d. 24 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.000 judul. Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi semakin kecil persentase penambahan koleksinya (1.000 judul penambahan sebanyak 10%, 1.500 judul penambahan sebanyak 8%, 2.000 judul sampai dan seterusnya penambahan sebanyak 6%. Perpustakaan melanggan paling sedikit 1 (satu) judul majalah dan 1 (satu) judul surat kabar. Koleksi referensi paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, kamus bahasa asing, ensiklopedi, direktori, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.

Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek, dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada: pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama (Peraturan Pengatalogan Indonesia), bagan klasifikasi Dewey (Dewey Decimal Classification); dan pedoman tajuk subjek. Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi perpustakaan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Perpustakaan sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah melakukan perawatan bahan perpustakaan dengan cara pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara. Perpustakaan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Perpustakaan sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 6 (enam) jam per hari kerja. Sekolah memiliki program wajib baca di perpustakaan. Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit meliputi : pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan Pelayanan literasi informasi. Perpustakaan memiliki program pendidikan pemustaka paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Perpustakaan memiliki program literasi informasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap tingkatan kelas. Perpustakaan melakukan promosi perpustakaan paling sedikit dalam bentuk: brosur/leaflet/selebaran, majalah dinding/perpustakaan, daftar buku baru, display koleksi perpustakaan, dan lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan.

Perpustakaan membuat laporan kegiatan pelayanan perpustakaan (statistik) paling sedikit berupa laporan bulanan dan laporan tahunan. Perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerja sama dengan: perpustakaan sekolah lain, perpustakaan umum, organisasi profesi kepustakawanan/ forum perpustakaan, yayasan dan/atau lembaga korporasi. Perpustakaan melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi kegiatan mendorong kegemaran membaca dengan cara mendongeng, membaca bersama, dan menceritakan kembali hasil baca. Selain itu juga melakukan kegiatan pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan, pengajaran program literasi informasi, terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran, membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik, menyelenggarakan kegiatan membaca buku elektronik, membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan (referensi) materi pengajaran, serta kegiatan pembelajaran berbasis teknologi infomasi bekerjasama dengan guru bidang studi.

Perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dalam kegiatan pelayanan dan organisasi informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka. Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan paling sedikit 1 (satu) orang. Bila perpustakaaan sekolah / madrasah memiliki lebih dari enam rombongan belajar, maka sekolah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah paling sedikit 2 (dua) orang. Kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. Tenaga perpustakaan berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial serta pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.

Kepala Sekolah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki lebih dari satu orang tenaga perpustakaan, memiliki lebih dari enam rombongan belajar, dan memiliki koleksi paling sedikit 1.000 judul. Kualifikasi kepala perpustakaan adalah pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan atau bidang lain dari perguruan tinggi yang terakreditasi Kepala perpustakaan sekolah / madrasah berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan sekolah setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung. Sumber anggaran perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yayasan dan atau donasi yang tidak mengikat, termasuk dana dari tanggung jawab sosial korporasi. // Asih Winarto, S.I.Kom. Penulis adalah Pustakawan Muda pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA.

Indonesia. [Undang-Undang, Peraturan,dsb.]. 2007. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta : Perpustakaan Nasional R.I.

Indonesia [Undang-Undang, Peraturan, dsb.]. 2014.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta : Perpustakaan Nasional R.I.

Indonesia [Undang-Undang, Peraturan, dsb.] . 2017. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah / Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta : Perpustakaan Nasional R.I.

Pengembangan Koleksi

PENGEMBANGAN KOLEKSI

Abstrak

Pengembangan koleksi perpustakaan merupakan upaya untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas penyediaan bahan perpustakaan agar mencukupi kebutuhan pemustaka. Perpustakaan sebagai penghubung yang mempertemukan antara buku dengan pembacanya sudah semestinya melakukan pengembangan koleksi. Koleksi perpustakaan yang baik akan senantiasa terbarukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan koleksi perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pengelola perpustakaan dengan sinergitas para stake holders.

Keyword : Pengembangan koleksi, Bahan Perpustakaan.

A.  Pendahuluan.

            Salah satu sarana dalam menunjang proses belajar dan mengajar di  sekolah adalah perpustakaan. Perpustakaan sekolah dewasa ini bukan hanya merupakan unit kerja yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan murid, akan tetapi juga merupakan bagianintegral dalam pembelajaran. Artinya, penyelenggaraan perpustakaan sekolah harus sejalan dengan visi dan misi sekolah dengan melakukan pengembangan koleksi dan mengadakan bahan bacaan bermutu sesuai kurikulum. Menurut ALA Glossary of Library and Information Science (1983) pengembangan koleksi merupakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, studi pemakaian koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan perpustakaan, perencanaan kerjasama sumberdaya koleksi, pemeliharaan koleksi dan penyiangan koleksi perpustakaan.Sedangkan menurut Sulistyo Basuki pengertian pengembangan koleksi lebih ditekankan pada pemilihan buku. Pemilihan buku artinya memilih buku untuk perpustakaan. Pemilihan buku berarti juga proses menolak buku tertentu untuk perpustakaan. Selanjutnya pengertian pengembangan koleksi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan bidang kepustakawanan.Pada prinsipnya pengembangan koleksi perpustakaan merupakan upaya meningkatkan kualitas perpustakaan melalui penyediaan bahan perpustakaan yang mencukupi dan sesuai kebutuhan pemustaka.

              Perpustakaan memiliki peran sebagai jembatan atau penengah yang mempertemukan antara kebutuhan pemustaka dengan koleksi yang tersedia di perpustakaan. Artinya perpustakaan sebagai tempat dipertemukannya pemikiran dari penulis buku dengan pembacanya atau antara pencari informasi dengan penulis informasi melalui hasil karya yang telah ditulisnya. Sesungguhnya perpustakaan harus mampu menyimpan khazanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada dan juga meningkatkan nilai dan apresiasi budaya masyarakat sekitar melalui proses penyediaan bahan bacaan (Wiji Suwarno, 2007 : 15).

      Tolak ukur keberhasilan perpustakaan diantarnya adalah kemampuan menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Pengembangan koleksi perpustakaan dilaksanakan agar koleksi senantiasa terbarukan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, untuk itu maka pengembangan koleksi bahan perpustakaan harus dilakukan secara reguler dan terprogram agar koleksi senantiasa up to date (sesuai perkembangan waktu atau zaman). Dengan koleksi yang selalu up to date maka diharapkan perpustakaan akan tetap diminati.

          Kebutuhan informasi pemustaka senantiasa berkembang sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga perubahan pola hidup masyarakat dalam pencarian dan pemberdayaan informasi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan profesi atau pekerjaannya. Pengembangan koleksi menjadi tanggung jawab pengelola perpustakaan, yang pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai hal : (1) Tujuan perpustakaan (2) kebutuhan informasi bagi pemustaka (3) ketersediaan dana (4) Varian subjek ilmu pengetahuan (5) Jenis Koleksi (6) Jumlah Koleksi (7) Harga (8) Kualitas penerbitan dsb. Dalam konteks lebih luas, pengembangan koleksi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stake holders), pemustaka, pemerintah atau sekolah sebagai instansi induk perpustakaan sekolah (sebagai pihak pemberi dana), masyarakat, penerbit, pemasok, dan pimpinan.

        Untuk dapat melaksanakan tugas pengembangan koleksi dengan baik, pengelola perpustakaan sekolah hendaknya memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan koleksi, (1) Tujuan pengembangan koleksi, (2) Prinsip-prinsip pengembangan koleksi, (3) Mekanisme atau prosedur pengembangan koleksi, serta (4) Kebijakan perpustakaan yang bersangkutan dengan pengembangan koleksi.

B.  Tujuan Pengembangan koleksi

        Pengembangan koleksi perpustakaan sekolah bertujuan : (1) Mengadakan Koleksi bahan perpustakaan yang dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan baik, rutin dan ajeg; (2) Mengadakan koleksi yang relefan atau sesuai dengan kebutuhan pemustaka sehingga koleksi yang ada dimanfaatkan secara maksimal; (3) Mengadakan koleksi yang berkualitas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan (up to date), sehingga koleksi selalu aktual dan menarik minat baca pemakai; (4) Mengadakan koleksi dengan mengacu kepada kebijakan pengembangan koleksi yang jelas sehingga koleksi yang dihasilkan lebih berkualitas atau bermutu, seimbang dalam subjek, jenis, jumlah eksemplar dan kemutakhiran, sehingga koleksi yang ada dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan; (5) Menyediakan bahan perpustakaan yang tepat pada saat bahan perpustakaan tersebut diperlukan; (6) Menyediakan akses informasi yang lebih luas bagi pemustaka.

          Dengan membanjirnya informasi dalam skala global, perpustakaan sekolah diharapkan tidak hanya menyediakan buku bacaan saja namun juga perlu menyediakan sumber informasi lainnya, seperti bahan audio-visual dan multimedia, serta akses informasi ke internet. Akses ke internet ini diperlukan untuk menambah dan melengkapi pengetahuan anak dari sumber lain yang tidak dimiliki oleh perpustakaan di sekolah. Menyikapi hal ini pustakawan sekolah dan guru perlu mengajarkan kepada murid untuk dapat mengenali jenis informasi apa saja yang diperlukan dan menelusurinya melalui sumber informasi tersebut di atas. Untuk itu diperlukan program pengetahuan tentang literasi informasi di sekolah. Dengan mengikuti program semacam itu murid diarahkan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah melalui informasi yang diperolehnya. Kemampuan ini juga kelak akan bermanfaat di kemudian hari dalam meniti perjalanan kariernya. Perpustakaan sekolah hendaknya menyediakan akses ke sejumlah besar sumberdaya yang memenuhi kebutuhan pemustaka berkaitan dengan pendidikan, informasi dan pengembangan pribadi. Perkembangan koleksi yang terus menerus merupakan keharusan untuk menjamin pemustaka memperoleh pilihan terhadap materi baru secara tetap. Tenaga perpustakaan sekolah harus bekerjasama dengan administrator dan guru agar dapat mengembangkan kebijakan manajemen koleksi bersama. Pernyataan kebijakan semacam itu harus berdasarkan kurikulum, kebutuhan khusus dan kepentingan komunitas sekolah, dan mencerminkan keanekaragaman masyarakat di luar sekolah.

C.  Fungsi pengembangan koleksi

       Fungsi Pengembangan Koleksi adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kuantitas koleksi perpustakaan, agar koleksi berkembang serta seimbang dalam varian subjek, jenis dan bentuk, serta formatnya dalam rangka mencukupi kebutuhan informasi bagi pemustaka; (2) Meningkatkan kualitas koleksi perpustakaan baik segi ketepatan subjek, kebaruan kandungan informasinya serta kesesuaian dengan kebutuhan informasi pemustaka; (3) Menjamin agar koleksi perpustakaan senantiasa up to date sehingga tetap diminati pemustaka.

D.  Konsep Pengembangan Koleksi Bahan perpustakaan

          Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional,  2005; 10)  diartikan bahwa kata pustaka artinya kitab; buku; kitab primbon. Dan orang perpustakaan mengatakan bahwa bahan perpustakaan adalah suatu koleksi perpustakaan, baik yang berupa buku maupun non buku, seperti koran, majalah, peta, brosur, dan sebagainya. Pengembangan koleksi berlangsung pada tahap awal rantai kegiatan perpustakaan dan digunakan untuk mengembangkan dan membina koleksi atau himpunan bahan perpustakaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Secara definitif, pengertian pengembangan koleksi perpustakaan mencakup semua kegiatan untuk memperluas koleksi yang ada di perpustakaan, terutama berakaitan dengan kegiatan pemilihan akan evaluasi, serta pengadaan bahan perpustakaan. Kegiatan ini biasanya tertuang dalam program pengembangan koleksi yang isinya berbeda-beda antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya. Perbedaan itu dipengaruhi beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi yang mempengaruhi terhadap kebijakan pendanaan, kebiasaan pemustaka, sikap masyarakat serta kondisi setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 23 bahwa perpustakaan sekolah harus memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan dengan menyediakan koleksi yang mendukung kurikulum pendidikan.

          Jika dipandang lebih jauh, pengembangan koleksi perpustakaan merupakan bagian dari kegiatan manajemen koleksi yang mencakup pengembangan kebijakan koleksi, alokasi biaya, seleksi, analisis koleksi, kajian penggunaan koleksi dan kajian pemustaka, pelatihan serta pengorganisasian staf pengembangan koleksi perpustakaan. Dari beberapa definisi pengembangan koleksi perpustakaan, dapat dipahami bahwa pengembangan koleksi pada intinya adalah usaha mengembangkan koleksi perpustakaan melalui suatu prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi yang ada dalam rangka menyediakan koleksi yang lengkap, up to date dan bermafaat bagi pemustaka. Pengembangan koleksi diperoleh dengan cara : (1) Pembelian; (2) Hadiah atau sumbangan ; (3) Tukar menukar; (4) Meminjam, menyewa, dan mengkopi (Ibrahim Bafadal, 2005 : 31-33).

E.  Ruang Lingkup Pengembangan Koleksi

          Dilihat dari konteks perpustakaan sebagai suatu sistem informasi, pengembangan koleksi merupakan subsistem masukan yaitu suatu tahapan awal dalam penyelenggaraan perpustakaan sebelum adanya kegiatan pengolahan dan layanan. Namun untuk perpustakaan yang sudah berjalan kegiatan pengembangan koleksi merupakan aktivitas yang dilakukan secara reguler dan terprogram secara terus menerus. Biasanya dilakukan pertahun, per semester, atau lebih cepat lagi per triwulan, atau bulanan bahkan setiap saat. Ruang lingkup pengembangan koleksi mencakup : (1). Kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan ini merupakan dasar dari perencanaan pengembangan koleksi. Kebijakan memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan koleksi agar koleksi lebih terarah dan seimbang, baik dari segi jenis, bentuk, subjek ilmu, bahasa, dsb. Dasar penyusunan suatu kebijakan pengembangan koleksi adalah pengetahuan objektif mengenai tujuan pendidikan di mana perpustakaan berada, tujuan perpustakaan, buku yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kurikulum yang berlaku, dan siapa pemustaka atau pemakai perpustakaan. Dengan pengetahuan itu pengelola perpustakaan merencanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan secara terarah dan lebih bermanfaat untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. (2). Seleksi. Kegiatan menyeleksi atau memilih dan menentukan jenis, kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan yang akan diadakan. Seleksi dilakukan oleh pengelola perpustakaan bekerjasama dengan pimpinan, atau guru atau bisa masukan murid serta pemustaka atau pemakai perpustaka pada umumnya. (3). Pengadaan bahan perpustakaan. Pengadaan merupakan langkah lanjutan dari kegiatan seleksi. Pengadaan mengacu dari hasil kegiatan seleksi. (4). Penyiangan bahan perpustakaan. Kegiatan penyiangan yaitu salah satu kegiatan dari perawatan koleksi dengan cara mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan dari koleksi yang tidak terpakai dengan tujuan menjaga kesegaran dan daya guna koleksi perpustakaan.

F.  Jenis-Jenis koleksi Bahan perpustakaan

          Jenis koleksi perpustakaan terdiri beberapa macam bentuk, format, maupun isi serta cara melayankannya, yang dapat dibedakan dari berbagai segi. Pertama dari segi kemasan, ada kemasan tercetak (printed) dan non cetak (Non printed). Serta yang kedua, dari segi bahan. Ada bahan tercetak yang terdiri dari : buku, majalah, jurnal, bulletin, pamphlet, brosur, koran, kliping dll. Kemasan koleksi tercetak juga bermacam-macan kualitasnuya. Ada yang menggunakan kertas lux, ada pula yang berupa kertas koran. Ada yang hardcover dan ada juga yang paperback yaitu bahan perpustakaan non cetak yang terdiri dari : CD-ROM, kaset, gulungan film, slide, file kompurter, bentuk mikro, audio visual, e-book, dsb. Dari segi layanan perpustakaan terdapat jenis koleksi umum dan koleksi referensi. Koleksi umum, merupakan koleksi yang berisi ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin. Isinya biasanya uraian panjang lebar dan mendalam mengenai subjek tertentu. Jenis-jenisnya sebagai berikut: (1) Bentuk jenis buku teks, yaitu buku wajib untuk suatu mata pelajaran tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku; (2) Buku penunjang, yaitu buku pengayaan yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah untuk digunakan di sekolah; (3) Buku jenis fiksi (bersifat Imanjianatif) dan non fiksi (bersifat nyata) yang dapat merangsang bakat dan semangat bagi pemustaka; Buku-buku populer, yaitu buku-buku yang isinya ilmu pengetahuan umum yang populer; (4) Buku-buku hasil penelitian dsb., yaitu jenis koleksi buku-buku itu yang biasanya dilayankan untuk di baca di tempat, di pinjamkan, dan dapat di photo copy. Koleksi referensi, sebenarnya juga berbentuk buku, yang membedakan dengan buku koleksi umum seperti tersebut di atas adalah dan cara penyajian isinya. Isi buku referensi biasanya adalah informasi yang sifatnya mendasar dan rujukan otoritatif. Koleksi referensi terdiri dari kamus, ensiklopedia, buku tahunan (Almanak), buku pedoman, buku petunjuk, bibliografi, biografi, direktori, buku pintar, buku pegangan, produk hukum dll.

Koleksi referensi biasanya dilayankan dengan cara dibaca di tempat atau di foto copy, tidak dipinjamakan untuk di bawa pulang. Sekolah terkecil memiliki paling sedikit 1.000 judul materi perpustakaan yang relevan dan mutakhir agar stok buku berimbang untuk semua umur, kemampuan dan latar belakangnya. Paling sedikit 70% koleksi pengayaan terdiri dari buku non fiksi yang berkaitan dengan kurikulum.

G.  Penutup

          Pengembangan koleksi bahan perpustakaan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membina dan menumbuhkembangkan daya tarik dan kesadaran minat baca. Kegiatan membaca tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan tersedianya bahan bacaan di perpustakaan yang memadai, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas bacaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koleksi bahan perpustakaan : (1) Memilih buku atau bahan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pemustaka serta disesuaikan dengan tujuan dan fungsi perpustakaan; (2) Buku yang dipilih hendaknya disediakan untuk semua pemustaka, tanpa memandang golongan, agama, aliran politik, serta keadaan dan fungsi perpustakaan; (3) Pemilihan buku hendaknya ditujukan untuk kepentingan belajar mengajar, demi kemajuan pengetahuan dan kekayaan jiwa dalam arti positif; (4) Pengaruh pribadi atau kepentingan satu pihak saja harus dihindari ; (5) Kualitas buku yang dipilih harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hal subjek, reputasi pengarang, fisik, dan isinya; (6) Untuk mempermudah memilih atau menyeleksi bahan perpustakaan yang tepat, sebaiknya menggunakan alat bantu seleksi, yaitu  berupa katalog penerbit, bibliografi nasional, daftar tambahan koleksi, resensi buku, dasar kurikulum serta masukan dari murid dan guru atau pengunjung pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, Bafadal, 2005.  Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Jakarta : Bumi Aksara.

Indonesia [Undang-undang,Peraturan,dsb...] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007. Jakarta : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Indonesia [Undang-undang,Peraturan,dsb...] Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta Balai Pustaka.

Panduan Perpustakaan Sekolah, 2006. Perpustakaan Nasional RI,  Jakarta.

Wiji Suwarno, 2007. Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan : Sebuah Pendekatan Praktis. Yogyakarta : Ar-Ruzz.