DAFTAR NPP (NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN)

 

NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN

 

PENDAHULUAN

Pasal 15 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan agar pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional yang sekaligus sebagai pembina perpustakaan yaitu melalui kegiatan pendataan dan juga pemberian nomer kode unik berupa Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) kepada perpustakaan yang telah melaporkan keberadaan penyelenggaraan maupun pengelolaan perpustakaan.

Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) merupakan sistem penomoran kode identitas yang bersifat unik pada semua jenis kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia. Sistem penomoran perpustakaan berada di bawah pembinaan Perpustakaan Nasional RI yang ditetapkan berdasarkan kode area provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kode jenis perpustakaan, status perpustakaan, dan nomor urut perpustakaan. Sebelumnya NPP diberikan kepada perpustakaan yang telah memberikan profil perpustakaan  kepada Perpustakaan Nasional untuk disimpan dalam pangkalan data perpustakaan yang dapat diakses melalui http://npp.pnri.go.id. Namun sejak tanggal 08 Februari 2022, Perpustakaan Nasional RI telah meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Aplikasi ini merupakan pengembangan dan penggantian dari aplikasi NPP sebelumnya. Aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah merupakan sistem informasi pangkalan data yang berisi profil kelembagaan berbagai jenis perpustakaan yang dapat diakses dan dimutakhirkan secara online sehingga pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan kelembagaan perpustakaan per wilayah dapat dipantau secara real time. 

 

PENDAFTARAN

Pendaftaran perpustakaan dilakukan oleh admin / petugas perpustakaan secara mandiri melalui aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah yang dapat diakses secara on-line melalui laman http://data.perpusnas.go.id. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya : pertama, memiliki koleksi perpustakaan yang bervariasi. Syarat ini tidak ada batasan jumlah minimal dan juga jenis koleksinya. Syarat kedua, memiliki sarana dan prasana perpustakaan. Syarat ini juga tidak menyebutkan minimal batasan luas ruangan perpustakaan. Syarat ketiga, melakukan layanan rutin berupa layanan baca di tempat atau layanan keliling. Keempat, memiliki tenaga pengelola perpustakaan. Tenaga pengelola dapat berupa pustakawan, tenaga perpustakaan, atau pemilik / pendiri perpustakaan. Syarat kelima, memiliki sumber pendanaan. Sumber pendanaan baik itu berasal dari sumber pendanaan APBN, APBD, donasi atau dana pribadi pemilik perpustakaan tanpa adanya batasan jumlah dana.

Perpustakaan yang telah terdaftar dalam aplikasi pendataan berbasis wilayah oleh Perpustakaan Nasional RI dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: teridentifikasinya keberadaan perpustakaan secara real time. Kedua, perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui update data informasi setiap saat ada perubahan data perkembangan perpustakaan. Ketiga, perpustakaan yang memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan, serta berhak memasang NPP pada papan nama perpustakaan.

Jika sekolah mempunyai NPSN maka perpustakaan juga punya NPP. Namun tidak semua yang berkecimpung di perpustakaan mengetahui apa itu NPP. Masih ada pengelola perpustakaan terutama untuk perpustakaan desa/kelurahan yang belum kenal dengan NPP, sehingga keberadaan perpustakaan tersebut belum terdata di Perpustakaan Nasional RI.

 

ALUR PENDAFTARAN

Adapun alur kerja pendaftaran NPP secara on-line dengan cara mengakses laman http://data.perpusnas.go.id

Lakukan register / membuat akun

 

 

 

 

 

 

Kalau belum terdaftar dan juga belum memiliki NPP pilih option, saya hanya mendaftar sebagai user. Tapi kalau sudah terdaftar atau sudah memiliki NPP pilih option, hubungkan akun dengan perpustakaan tempat saya bekerja. Sebelum membuat akun perlu disiapkan Surat Keputusan /SK penugasan dari pimpinan. Setelah akun selesai dibuat silakan cek email masuk pada email yang digunakan untuk daftar akun NPP, untuk melakukan konfirmasi email.

Setelah itu silakan login : menggunakan email dan juga password yang dibuat pada saat membikin akun NPP.

Selanjutnya silakan tunggu proses validasi dari admin NPP Kabupaten/Provinsi/Pusat, setelah divalidasi dan terverifikasi silakan login kembali ke laman http://data.perpusnas.go.id

Kemudian silakan ajukan NPP, isi kuesiner sampai proses akhir yaitu print out sertifikat NPP. Sertifikat NPP berguna untuk syarat pengajuan akresitasi perpustakaan.

Perda Perpustakaan

PERDA 11 TAHUN 2018 TENTANG PERPUSTAKAAN

Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Peraturan Daerah tentang Perpustakaan memang sudah sangat lama dinantikan kehadirannya, terutama bagi para insan perpustakaan dalam rangka memberikan acuan dan juga payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Demikian halnya dengan Perda Perpustakaan di Kabupaten Semarang.  

Proses pembuatan draf dimulai dari kunjungan sebanyak tiga puluh anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kabupaten Semarang serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ke Perpustakaan Nasional bertemu dan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Joko Santoso  di Jalan Medan Merdeka Selatan, pada hari Selasa, (8/5). Pada prinsipnya, Peraturan Daerah tentang perpustakaan yang disusun oleh Pansus telah mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan juga merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Perda Perpustakaan yang terdiri dari 20 Bab 54 Pasal itu akhirnya ditetapkan yang diantaranya mengatur tentang pembentukan perpustakaan,  anggaran perpustakaan, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (koleksi daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. Dengan diterbitkannya perda perpustakaan maka dapat menambah pengayaan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, perlu segera disosialisasikan agar dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan perpustakaan. Penerapan perda perpustakaan perlu kepedulian dan dukungan dari semua fihak yang terkait serta keseriusan komitmen para pengambil kebijakan di daerah.

 

Berikut bahan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perpustakaan dapat didownload di bawah ini :
  
https://drive.google.com/drive/folders/1koCEov75svDNKX23vtYdIJ4mSjosr9zr?usp=sharing

Perpustakaan Kecamatan

URGENSI PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN

“Sarana pemerataan akses informasi dan sinergi perpustakaan bergerak”

Oleh : Asih Winarto, S.I.Kom.

    

Munculnya kesadaran masyarakat akan arti penting informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian hidup kian terasa.  Muncul para penggerak literasi yang bergiat dengan berbagai cara dalam upaya mendekatkan buku di masyarakat.  Sebut saja misalnya, Motor Pustaka daerah Lampung yang dimotori oleh Sugeng Haryono. Kuda Pustaka Gunung Slamet, Becak Literasi “Mbah Topo” DIY, Ransel Pustaka, Noken Pustaka dari Papua, Cakruk Baca "Eko Sanyoto" dan masih banyak lagi. Baru-baru ini juga muncul di Jawa Tengah tepatnya di sekitar Ungaran dengan armada angkot yang kemudian dibranding dengan sebutan angkot pustaka yang dilakukan oleh bapak Sudaryanto jalur trayek Karangjati-Babadan-Ungaran menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai menyadari akan arti pentingnya keberadaan buku di sekitar mereka tinggal dan beraktivitas. Kondisi geliat literasi yang telah diprakarsai oleh warga masyarakat tentu sangat membantu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan budaya baca dan literasi di masyarakat.

Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama Pasal 8 (b) mengisyaratkan kepada pemerintah baik provinsi maupun pemerintah daerah agar menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di masing-masing wilayah kerjanya. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk segera mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan perpustakaan di setiap wilayah dalam rangka memenuhi ketersediaan layanan perpustakaan yang merata serta dalam rangka untuk mendukung sinergi perpustakaan bergerak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk serta merevitalisasi perpustakaan umum di wilayah kecamatan dalam rangka mendekatkan layanan perpustakaan pada masyarakat sekaligus difungsikan sebagai tempat untuk memasok buku kepada para pegiat literasi yang berjuang dalam mensirkulasikan buku di daerah pinggiran dan pedesaan.

        

Arti penting keberadaan perpustakaan bagi kehidupan warga masyarakat sesungguhnya telah dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta beberapa pasal dalam batang tubuhnya, seperti : pasal 31 tentang pendidikan, pasal 32 tentang kebudayaan dan pasal 28 (f) tentang informasi. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas dapat terwujud apabila warga masyarakatnya juga hidup cerdas. Para pejuang kemerdekaan menitipkan pesan kepada pemerintah dan juga bagi setiap warga masyarakat agar hidup cerdas. Oleh karenanya pemerintah wajib menyediakan sarana belajar dan setiap warga negara harus belajar. Warga masyarakat yang tidak mau belajar dan pemerintah yang tidak menyediakan sarana belajar sesungguhnya telah mengingkari tujuan kemerdekaan.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban melakukan pendidikan dasar apabila telah terselesaikan, agar tetap terwujud insan yang cerdas sesungguhnya masyarakat membutuhkan sarana untuk selalu belajar guna menambah pengetahuan untuk meningkatkan kemandirian hidupnya. Sarana untuk selalu belajar dan tempat yang demokratis untuk mendorong dan mewujudkan insan pembelajar adalah perpustakaan. Sebagai konsekuensi dari kelanjutan pendidikan dasar, maka pemerintah wajib pula menyediakan perpustakaan bagi masyarakat sebagai tempat belajar sepanjang hayat untuk mewujudkan insan pembelajar menuju terwujudnya bangsa yang cerdas guna mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Pasal 32 UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional. Perpustakaan terbukti telah menjadi tempat pelestari khasanah budaya umat manusia, karena hampir semua pengetahuan terekam dan tersimpan di perpustakaan.

Ketersediaan perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat yang didukung dengan literature serta koleksi khasanah budaya bangsa dan juga berbagai pengetahuan serta layanan informasi sejalan dengan amanah pasal 28 (f) UUD 1945 tentang pemenuhan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa yang dimaksud dengan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi para pemustaka. Keberadaan perpustakaan di tengah masyarakat sangat dinantikan selain untuk mewujudkan insan pembelajar juga sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan akan hak masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. 

Urgensi Pembentukan Perpustakaan

Lokasi Perpustakaan Umum baik itu Perpustakaan Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota sebagian besar berada di pusat pemerintahan yang jauh dari jangkauan masyarakat desa, sehingga keberadaan perpustakaan umum itu masih dirasa kurang manfaatnya bagi masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pinggiran atau desa. Belum lagi kondisi masyarakat daerah pinggiran yang masih sulit dalam mengakses informasi digital, sehingga makin memperlebar terjadinya jarak kesenjangan informasi baik digital maupun informasi tercetak seperti buku, surat kabar maupun majalah antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat di daerah pinggiran atau desa. Padahal sebagian besar masyarakat kita tinggal di wilayah pedesaan. Keberadaan perpustakaan desa sebagian memang sudah ada. Namun kondisinya masih sangat minim dan jauh dari standar minimal yang ditetapkan, terutama terkait dengan jumlah koleksi maupun layanan akses informasi digital melalui layanan internet yang diberikan. Munculnya para pegiat literasi dalam mendekatkan koleksi di daerah pinggiran juga terkadang terbentur akan jumlah koleksi yang dimiliki sehingga kehadirannya belum mampu memenuhi akan dahaga kebutuhan akses informasi yang masyarakat butuhkan dalam upaya meningkatkan pengetahuan untuk mencapai kemandirian dalam mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) di daerah pinggiran. Masyarakat pinggiran dan juga para pegiat literasi membutuhkan pasokan buku dan juga tempat untuk mereka melakukan sinergi dalam upaya pemerataan dan juga pemenuhan akses informasi. Kehadiran perpustakaan umum di tingkat Kecamatan yang representatif mutlak dibutuhkan sehingga akan memudahkan bagi para pegiat literasi dalam mengakses buku untuk kemudian didekatkan kepada masyarakat pinggiran dan pedesaan terutama di wilayah yang belum nampak berdiri perpustakaan desa.

Pada saat ini keberadaan Perpustakaan Kecamatan antara ada dan tiada. Undang-undang Perpustakaan menjelaskan tentang jenis-jenis perpustakaan di Indonesia yang salah satunya adalah perpustakaan umum kecamatan. Namun sampai saat ini kehadiran dan keberadaan perpustakaan di wilayah kecamatan masih sangat jarang ditemukan. Jumlah Perpustakaan Umum Kecamatan di Indonesia pada Tahun 2017 sebanyak 600 buah perpustakaan dari 7,094 kecamatan di Indonesia atau baru ada sebanyak 8 % (Joko Santoso: Transformasi Layanan Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial 2019) Sementara itu sampai awal tahun 2018, sebagai gambaran saja untuk keberadaan perpustakaan umum kecamatan di Kabupaten Semarang baru ada 2 buah dari total 19 kecamatan yang ada atau sebanyak 10.5 %. Yang pertama adalah Unit Layanan Perpustakaan Ambarawa merupakan kepanjangan tangan dari Seksi Layanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang yang berada di wilayah Kecamatan Ambarawa. Sedangkan yang kedua adalah Perpustakaan Umum Kecamatan Susukan dibentuk atas inisiatif dari Pemerintah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada camat.

Sesungguhnya pembentukan perpustakaan umum kecamatan sudah diatur dalam standar minimal perpustakaan umum ( SNP 004 : 2011 ) serta Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan kecamatan. Dijelaskan bahwa perpustakaan kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. Namun sampai saat ini masih belum banyak dilakukan pembentukan perpustakaan kecamatan yang diprakarsai oleh pemerintah kecamatan dengan nomenklatur perpustakaan umum kecamatan yang bertanggungjawab langsung kepada camat. Kondisi yang demikian perlu segera dicarikan solusi untuk mewujudkan pertumbuhan perpustakaan umum di setiap wilayah kecamatan. Masyarakat dan juga para penggerak literasi sangat menunggu keberadaan perpustakaan kecamatan. Entah itu dalam bentuk nomenklatur perpustakaan umum kecamatan yang diprakarsai dan bertanggung jawab kepada camat, ataupun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Layanan Perpustakaan dibawah koordinasi seksi layanan sebagai suatu kepanjangan tangan dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Sinergi Perpustakaan Bergerak

Perpustakaan Nasional mempunyai tagline perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Untuk mendukung dan mewujudkan visi perpustakaan nasional 2019 yaitu Indonesia Membaca perlu didukung oleh seluruh komponen bangsa, termasuk peran perpustakaan umum kabupaten / kota melalui pembentukan perpustakaan umum kecamatan sebagai basecamenya para penggiat literasi dalam mensirkulasikan koleksi yang hendak dibawa ke daerah pinggiran yang jauh dari akses buku. Kehadiran pegiat literasi dengan beberapa koleksi buku yang dibawa di tengah masyarakat terbukti mampu menampik anggapan rendahnya minat baca masyarakat. Ketersediaan buku untuk dihadirkan di tengah masyarakat yang sedang haus akan sumber bacaan dirasa masih kurang sehingga perlu tindakan cepat guna menunjang kegiatan para pegiat literasi. Pemerintah pusat telah melakukan terobosan baru melalui program pengiriman buku gratis via pos untuk para pegiat literasi setiap tanggal 17. Pengiriman buku gratis melalui kantor pos, hingga saat ini telah mencapai 140 ton buku dengan nilai Rp. 7 Milyar yang tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

Penggiat literasi seperti Motor Pustaka, Kuda Pustaka, Ransel Pustaka, Noken Pustaka, Cakruk Baca, Angkot Pustaka pada hakekatnya melakukan kegiatan layaknya layanan perpustakaan keliling yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh Perpustakaan Umum baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hanya yang membedakan mereka bergerak atas inisiatif dan biaya operasional sendiri, sedangkan perpustakaan keliling pemerintah dibiayai dari dana pemerintah. Jadi sangat wajar apabila apa yang dilakukan oleh para pegiat literasi mendapat sorotan media dan pantas untuk  diberikan suatu apresiasi yang luar biasa. Media layanan perpustakaan keliling yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota dengan menggunakan mobil maupun motor perpustakaan keliling. Sedangkan media yang dilakukan oleh para pegiat literasi bermacam-macam dan dibranding dengan nama yang lebih populer dengan pendekatan pada alat transportasi masyarakat setempat sehingga lebih membumi dari pada layanan perpustakaan keliling selama ini dengan media mobil dan motor perpustakaan keliling yang dilakukan oleh perpustakaan. Terlepas dari itu semua pada prinsipnya adalah satu tujuan yaitu dalam rangka mendekatkan buku kepada masyarakat.

Melalui perpustakaan keliling ketersediaan koleksi di masyarakat akan semakin banyak sehingga berdampak positif kepada peningkatan budaya baca masyarakat. Namun apabila ditinjau dari aspek biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan layanan perpustakaan keliling yang armadanya berada di Perpustakaan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota maka yang kelihatan mencolok adalah besarnya biaya operasional yang ditimbulkan karena letak armada perpustakaan keliling berada di pusat  kota provinsi atau kabupaten. Sehingga biaya operasional didominasi dengan biaya perjalanan dinas dan perawatan armada, sedangkan biaya untuk penambahan koleksi perpustakaan keliling sangat sedikit. Padahal tujuan awal layanan perpustakaan keliling adalah untuk menambah jumlah pasokan buku di masyarakat. Melalui revitalisasi perpustakaan kecamatan diharapkan nantinya armada berupa mobil maupun motor perpustakaan keliling dapat dipusatkan di perpustakaan kecamatan sehingga komponen biaya operasional keliling dapat ditekan. Lebih-lebih ada tambahan armada dari para penggerak literasi, sehingga akan terjadi sinergi bersama dalam upaya memenuhi kebutuhan buku di masyarakat.

Kalau kita tinjau kembali fungsi dari perpustakaan keliling salah satunya adalah menjadi prototif dari pada layanan perpustakaan menetap. Namun dalam prakteknya masih cenderung dilakukan untuk layanan droping buku. Sehingga fungsi untuk menghidupkan perpustakaan menetap kurang menonjol. Apabila kegiatan perpustakaan keliling yang sudah lama dilakukan pada tiap pos-pos layanan perpustakaan keliling dilakukan dengan pendekatan dalam rangka membentuk perpustakaan menetap maka saat ini pastinya sudah nampak tumbuh dan berkembang perpustakaan menetap di bekas pos-pos layanan yang dijadikan tempat mangkal perpustakaan keliling. Namun kenyataannya tidaklah demikian, sehingga perlu ditinjau kembali fungsi perpustakaan keliling dalam upaya menumbuhkan perpustakaan menetap di suatu wilayah dimana pos layanan keliling berada. Selain itu, revitalisasi perpustakaan kecamatan juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan perpustakaan maupun pojok baca serta taman bacaan. Sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten/kota yang selama ini dilakukan akan terbantu dengan adanya kegiatan monitoring dari Perpustakaan Kecamatan. Pembentukan dan revitalisasi perpustakaan kecamatan mendesak untuk segera dilakukan sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sumber belajar bagi warganya, dan bukti nyata melaksanakan amanah dari para pejuang kemerdekaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga !

Sumber Rujukan :

1.  Undang-Undang Dasar 1945

2.  Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

3.  SNP 004:2011 Perpustakaan Kecamatan

4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7  Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan ;

Pengembangan Perpustakaan Desa di Kabupaten Semarang

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA

UPAYA PEMERATAAN TERHADAP AKSES BUKU DI MASYARAKAT

Oleh : Asih Winarto )*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca, mendorong pemanfaatan perpustakaan seluas-luasnya, serta menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh pelosok tanah air termasuk memfasilitasi akses buku yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu yang berada di kota maupun yang tinggal di pelosok desa. Pemerintah dimaksud adalah Pemerintah Pusat (Presiden), Provinsi (Gubernur), Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota), dan Perangkat Daerah yang merupakan unsur dari Penyelenggara Pemerintahan Daerah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Abdul Kadir Karding anggota DPR RI (Suara Merdeka, 16 September 2013) meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap perpustakaan. Persoalan dalam penyelenggaraan perpustakaan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah dirasa masih belum memadahi sesuai dengan keinginan dan harapan.

Kepala Perpustakaan Nasional RI, Sri Sularsih menyatakan bahwa muara dari pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan di Bali pada tanggal 11 Maret 2015 adalah untuk mewujudkan Indonesia Membaca Tahun 2019. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sampai dengan akhir tahun 2014 Perpustakaan Nasional telah melakukan revitalisasi pengembangan e-library pada 33 provinsi. Penguatan perpustakaan umum kabupaten/kota telah tersalurkan di 497 lokasi dari 514 kabupaten/kota yang ada. Sedangkan, revitalisasi perpustakaan desa/kelurahan sudah menyasar di 23.281 desa dari total 77.095 desa se-Indonesia. Sedangkan untuk unit mobil perpustakaan keliling (MPK) telah digelontorkan sebanyak 528 unit. Bantuan tersebut sifatnya stimulan, sehingga perlu dukungan lanjut dari Pemerintah Daerah setempat. (http://www.pnri.go.id/BeritaAdd.aspx?id=190).

Dalam rangka ikut mensukseskan upaya pemerataan akses buku kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Daerah melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang mengupayakan dan mengajak kepada seluruh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan perpustakaan desa/kelurahan di lingkungan kerjanya. Kedua, juga melakukan layanan perpustakaan keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah yang jauh dari jangkauan layanan perpustakaan menetap. Ketiga, mendirikan pos layanan perpustakaan di Rumah Sakit di RSU Ungaran, Pos Layanan Kecamatan Bandungan, dan juga Unit Layanan Perpustakaan di Kecamatan Ambarawa. 

Pengembangan Perpustakaan Desa.

Terkait dengan upaya pengembangan perpustakaan desa dalam rangka pemerataan akses buku pada masyarakat sampai dengan saat ini sudah berdiri 141 (seratus empat puluh satu) perpustakaan desa/kelurahan atau telah mencapai 60 % dari total 235 desa/kelurahan di Kabupaten Semarang. Adapun kriteria  dari 141 perpusdes  tersebut sebagai berikut : perpusdes tumbuh berjumlah  82, perpusdes berkembang berjumlah 44, perpusdes standart berjumlah 11, dan perpusdes maju sebanyak 4.

Bantuan Buku.

Bantuan buku yang telah terdistribusikan kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 ini sebanyak 55.585 eksemplar. Untuk Keseluruhan Bantuan Stimulan yang diberikan oleh Pemerintah baik itu melalui APBD II, Dana Bantuan Hibah Cukai Tembakau (DBHCT), APBD I, dan juga APBN (Dana Dekon) di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

a.  Bantuan Stimulan pada Tahun 2008

      -     APBD II  untuk 10 Perpustakaan Desa @ Rp. 4.500.000,00

      -     APBD I   untuk 9 Perpustakaan Desa @ 740 eksemplar buku

b.   Bantuan Stimulan pada Tahun 2009

      -     APBD II untuk 10 Perpustakaan Desa @ Rp. 4.500.000,00

      -     DHBCT untuk 7 Perpustakaan Desa @ 2 meja dan kursi baca, 1 papan pengumuman, 475 eksemplar buku, serta 1 buah rak buku

      -     APBD I untuk 4 Perpustakaan Desa @ 140 eksemplar buku

      -     APBD I untuk 2 Perpustakaan Tempat Ibadah @ 50 eksemplar buku

      -     APBN (Dana Dekon) untuk 3 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku

c.   Bantuan Stimulan pada Tahun 2010

      -     APBD II untuk 10 Perpustakaan Desa @ Rp. 3.375.000,00

      -     DBHCT untuk 4 Perpustakaan Desa @ 2 meja baca, 4 kursi, 1 rak koran, 557 eksemplar buku, serta 1 buah rak buku

      -     APBD I untuk 14 Perpustakaan Desa @ 1 buah rak buku

      -     APBD I untuk 2 Perpustakaan Desa @ 157 eksemplar buku

      -     APBN (Dana Dekon) untuk 2 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku

d.   Bantuan Stimulan Tahun 2011

      -     DBHTC untuk 4 Perpustakaan Desa @  2 meja baca dan kursi, 1 rak koran, 557 eksemplar buku serta 1 buah rak buku

      -     APBD I untuk 16 Perpustakaan Desa @ 1 buah rak buku

      -     APBD I untuk 1 Perpustakaan Tempat Ibadah sebanyak 50 eksemplar buku

      -     APBD I untuk 1 Perpustakaan Desa sebanyak 200 eksemplar buku

      -     APBN (Dana Dekon) untuk 3 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku

      -     APBN (Dana Dekon) untuk 2 Perpustakaan Tempat Ibadah @ 1.000 eksemplar buku

e.   Bantuan Stimulan Tahun 2012

      -     APBD II untuk 10 Perpustakaan Desa @ 60 eksemplar buku

      -     APBD II untuk 7 Perpustakaan Desa @ 250 eksemplar buku

      -     APBD I untuk 2 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku dan 1 rak buku

      -     APBD I untuk 1 Perpustakaan Sekolah @ 200 eksemplar buku

      -     APBD I untuk 1 Perpustakaan Keliling @ 700 eksemplar buku

      -     APBD I untuk 1 Perpustakaan Tempat Ibadah @ 50 eksemplar buku

      -     APBN (Dana Dekon) untuk 4 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku dan 2 buah rak buku

f.    Bantuan Stimulan Tahun 2013

      -     APBD II untuk 15 Perpustakaan Desa @ 158 eksemplar buku

      -     APBD I untuk 2 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku dan 1 buah rak buku

      -     APBN (Dana Dekon) untuk 5 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku dan 1 buah rak buku.

g.   Bantuan Stimulan Tahun 2014

      -     APBD II untuk 25 Perpustakaan Desa @ 250 eksemplar buku dan 1 buah rak buku

      -     APBD I untuk 2 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku dan 1 buah rak buku

h.   Bantuan Stimulan Tahun 2015

      -     Fihak swasta (Hibah buku APBD II dihapus) untuk 10 Perpustakaan Desa @ 100 eksemplar buku

      -     APBD I untuk 2 Perpustakaan Desa @ 1.000 eksemplar buku dan 1 buah rak buku

( Sumber  : Daftar Desa / Kelurahan Penerima Bantuan Untuk Pengembangan Perpustakaan Periode Tahun 2008 – 2015 / KPAD Kabupaten Semarang ).

Apabila kita perhatikan antara statistik perkembangan perpustakaan desa dengan stimulan perpustakaan desa yang diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan maka jelas terlihat adanya suatu kencenderungan peningkatan jumlah pertumbuhan perpustakaan desa di saat ada banyak stimulan diberikan. Kecenderungan peningkatan yang sangat signifikan terjadi  pada tahun 2011 ke 2012 dan dari tahu 2012 ke tahun 2013 yaitu sebanyak 27 dan 26 penambahan perpustakaan desa. Pada tahun tersebut memang banyak stimulan yang diberikan oleh pemerintah baik itu yang berasal dari APBD II, DBHCT, APBD I, maupun APBN (dana dekon). Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 stimulan mulai berkurang karena dari Pusat sementara tidak ada stimulan dan juga dari APBD II karena Pos Anggaran Stimulan untuk Pemerintah Desa ditiadakan.

Mengingat Perpustakaan Desa / Kelurahan merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa yang keberadaanya perlu terus menerus ditingkatkan dan juga ditumbuhkembangkan  dalam rangka  pemerataan akses buku kepada masyarakat pedesaan, diharapkan agar stimulan yang diberikan dapat terus berlanjut dan ditingkatkan mengingat belum semua desa membentuk perpustakaan desa/kelurahan.

Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa, serta dunia usaha dalam upaya pengembangan perpustakaan desa juga kiranya perlu terus menerus ditingkatkan agar capaian pembentukan perpustakaan desa/kelurahan cepat tercapai. Pemerintah pusat diharapkan andil dalam upaya pemenuhan Gedung Perpustakaan dan Perabotnya melalui dana alokasi khusus, Pemerintah Provinsi memberikan stimulan berupa pemantapan koleksi, pemerintah kabupaten/kota memberikan stimulan berupa koleksi awal dan juga melakukan pembinaan pengembangan perpustakaan desa, pemerintah kecamatan melakukan pemetaan dan juga pendataan terhadap tumbuh kembang perpustakaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya, pemerintah desa menyiapkan tempat dan pengelola serta pendampingan dana operasional perpustakaan desa, fihak swasta berpartisipasi dalam upaya donasi buku kepada perpustakaan desa/kelurahan untuk menambah jumlah maupun jenis koleksi buku perpustakaan desa/kelurahan.

)* Asih Winarto, S.I.Kom., Penulis adalah Pustakawan Muda Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang.

Daftar Pustaka :

1.   Hartoyo Darmawan. “Rakornas Perpustakaan 2015 : Menuju Indonesia Membaca Tahun 2019”. 2 Juni 2015. http://www.pnri.go.id/BeritaAdd.aspx?id=190

2.   Perpustakaan Nasional RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta : Perpusnas RI.

3.   Suara Merdeka. 16 September 2013. “Perpustakaan perlu direvitalisasi”. 2 Juni 2015. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/16/236928/16/Perpustakaan-Perlu-Direvitalisasi-