PUSTAKAWAN

PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Salah satu agenda utama reformasi administrasi publik adalah meningkatkan layanan masyarakat dengan menerapkan prinsip good goverment. Sumber daya manusia aparatur pemerintahan harus mampu menunjukkan seberapa tinggi tingkat pelayanannya terhadap masyarakat. Implementasi atas pelayanan prima pada dasarnya merupakan usaha dalam mewujudkan pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya adalah layanan dalam bidang perpustakaan. Untuk mewujudkan agenda tersebut mutlak dibutuhkan tenaga perpustakaan yang profesional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Kondisi pustakawan secara umum saat ini masih sangat kekurangan apabila dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada. Dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2015-2019 diperoleh data bahwa pada bulan Januari 2017 jumlah pustakawan sebanyak 3.179 orang dari 154.359 Perpustakaan di Indonesia. Kondisi ini menunjukan perlunya suatu kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di berbagai jenis perpustakaan. Pengembangan jabatan fungsional pustakawan perlu dilakukan demi terbentuknya organisasi kelembagaan perpustakaan yang potensial guna mendukung fungsi perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan jumlah pustakawan antara lain melalui kebijakan pengadaan formasi jabatan fungsional pustakawan dan pengangkatan pustakawan melalui jalur pendidikan dan pelatihan calon pustakawan tingkat ahli maupun tingkat terampil (CPTA dan CPTT). Upaya tadi masih juga belum mampu mencukupi kebutuhan pustakawan yang diharapkan karena adanya pustakawan yang pensiun, meninggal dunia, pegawai berasal dari formasi dan juga peserta diklat CPTA dan CPTT dipindah tugaskan di luar perpustakaan, serta adanya pustakawan yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan. Pada Tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian / Inpassing yang diharapkan akan mampu menambah jumlah pustakawan di Indonesia. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian / Inpassing. Sasaran kebijakan inpassing jabatan fungsional pustakawan adalah : pertama ;  pelaksana, pengawas, administrator, dan pejabat pimpinan tinggi yang pernah dan / atau masih melaksanakan tugas di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Kedua, Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berdasarkan formasi jabatan fungsional pustakawan setelah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, pejabat fungsional pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit.

Persyaratan umum mengikuti inpassing diantaranya yaitu 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana dengan pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I (Golongan II/b) bagi pustakawan kategori ketrampilan. Sedangkan persyaratan umum bagi pustakawan kategori keahlian adalah : pertama, 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana dengan pangkat paling rendah penata muda (Golongan III/a). Kedua, 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dengan pangkat paling rendah penata tingkat I (golongan III/d) dan pengawas dengan pangkat paling rendah penata muda tingkat I (golongan III/b). Ketiga, 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi administrator dengan pangkat paling rendah pembina (golongan IV/a) yang akan menduduki jabatan fungsional pustakawan ahli madya. Keempat, 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (golonganIV/c).

Kebijakan inpassing berlaku sampai akhir bulan Desember 2018. Diharapkan dengan adanya kebijakan inpassing ini akan menambah jumlah pustakawan dan juga meningkatkan kinerja perpustakaan sebagai tempat belajar mandiri sepanjang hayat. Disamping itu, juga diharapkan kedepannya akan juga terlaksana pengembangan jabatan fungsional pustakawan di semua jenis perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum desa / kelurahan. Semoga! // Asih Winarto.  

Pengembangan Pustakawan

SEMINAR PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Jawa Tengah menyelenggarakan seminar Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan. Seminar dilaksanakan pada Hari Rabu, 17 Mei 2017 di Aula Lantai 4 Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jalan Sriwijaya 29 A Semarang. Hadir dalam seminar Mohamad Arief Irwanto Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Aan Permana Ketua IPI Jawa Tengah, Nugroho Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Rr. Anny Indrati Kepala Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Seminar diikuti sebanyak 100 orang peserta dari PD IPI Jawa Tengah, PD IPI Kabupaten/Kota, serta para pustakawan di Jawa Tengah. Sri Lestari Handayani selaku ketua penyelenggara melaporkan bahwa seminar dilaksanakan sebagai wujud pembinaan IPI dalam kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi, serta dalam upaya membina komunikasi antar pustakawan di Jawa Tengah. 

Keberadaan pustakawan di Jawa Tengah mengalami penurunan kuantitas. Hal ini terjadi karena tidak adanya penambahan pustakawan lewat jalur formasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pustakawan yang dahulu masuk dari jalur inpassing sudah banyak yang pensiun. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah Muhamad Arief Irwanto menyampaikan materi tentang Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Pustakaan. Dikatakan bahwa saat ini kondisi jumlah pustakawan di Jawa Tengah mengalami penurunan. “ Penurunan jumlah pustakawan ini terjadi karena adanya kebijakan moratorium PNS dan ada juga beberapa pustakawan yang pensiun, oleh karenanya pemerintah mengambil kebijakan inpassing jabatan fungsional pustakawan”, katanya. Dijelaskan pula, bahwa landasan normatif dalam kebijakan inpassing pustakawan yaitu dengan diterbitkannya Permenpan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Inpassing Jabatan Fungsional dan juga Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian / Inpassing. Diharapkan dengan keluarnya kebijakan inpassing pustakawan ini akan ada penambahan jumlah pustakawan yang diperoleh dari jabatan lain seperti jabatan struktural maupun fungsional umum, terutama bagi mereka yang telah bekerja di lingkungan perpustakaan.

Aan Permana selaku Ketua IPI Jawa Tengah mengatakan bahwa belum semua kabupaten/kota membentuk IPI di daerah. Sampai dengan tahun 2017 ini baru terbentuk 19 IPI di Kabupaten/Kota. “Setelah pertemuan ini paling tidak sampai 6 bulan ke depan agar kabupaten/kota yang belum membentuk IPI segera membentuk IPI”, harapnya. Selain itu, Nugroho selaku Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan juga mengatakan bahwa Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebagai lembaga atau instansi pembina perpustakaan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota harus memfasilitasi pembentukan IPI maupun kegiatannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Rr. Anny Indrati menyambut baik kegiatan seminar ini. Pustakawan  diharapkan dapat tergabung dalam organisasi profesi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memfasilitasi IPI di daerah agar segera membentuk IPI. // Asih Winarto.