IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

MENDAMBA LAHIRNYA ORGANISASI PROFESI PUSTAKAWAN DAERAH 

Dalam perjalanan panjang sejarah perpustakaan di Indonesia, sebelum organisasi profesi pustakawan (IPI) lahir sudah ada beberapa organisasi kepustakawanan. Mereka ini adalah Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen (1916), Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API) 1953, Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 1954, Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI) 1956, Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) 1962, Himpunan Perpustakaan Chusus Indonesia (HPCI) 1969, dan Perkumpulan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPDIY). Sedangkan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) baru berdiri pada tanggal 6 Juli 1973 merupakan hasil dari Kongres Pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi Bogor pada tanggal 5-7 Juli 1973. Kongres ini merupakan perwujudan kesepakatan dari para pustakawan APADI, HPCI dan PPDIY dalam pertemuan yang diadakan di Bandung pada tanggal 21 Januari 1973 untuk menggabungkan seluruh unsur pustakawan dalam satu asosiasi. Pada Kongres Pustakawan Indonesia tersebut, paling tidak ada dua acara utama yang diagendakan, yaitu : pertama, Seminar tentang berbagai aspek perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi, dan pendidikan. Kedua, Pembentukan organisasi sebagai wadah tunggal bagi pustakawan Indonesia. Berkaitan dengan acara yang disebut terakhir, Ketua HPCI Ipon S. Purawidjaja melaporkan bahwa sebagian besar anggota HPCI, melalui rapat di Bandung tanggal 24 Maret 1973 dan angket, setuju untuk bergabung dalam satu organisasi pustakawan. APADI pun memutuskan bersedia meleburkan diri melalui keputusannya tertanggal 4 Juli 1973, dan terhitung sejak 7 Juli 1973 APADI bubar sejalan dengan terbentuknya IPI. Dengan kesepakatan bersama itu, maka kongres Ciawi melahirkan wadah tunggal pustakawan Indonesia, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia.

Dinamika perkembangan IPI selanjutnya terbentuklah kepengurusan di daerah, baik itu  di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota. Tujuan didirikannya IPI antara lain meningkatkan profesionalisme pustakawan, mengembangkan perpustakaan dan kepustakawanan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kepustakawanan. Namun dalam realitanya kepenguruan IPI di tingkat daerah sampai saat ini belum semua terbentuk, termasuk di Kabupaten Semarang.

Keberadaan IPI di Daerah sangat ditunggu kehadirannya untuk melakukan konsulidasi serta tempat berbagi pengalaman maupun pengetahuan bagi insan perpustakaan. Memang harus diakui, masih ada dikotomi profesi. Sebagian pustakawan masih merasakan bahwa profesi ini belum mendapat tempat yang semestinya dan pengakuan yang sejajar dengan profesi lainnya karena sifatnya yang sangat terbuka dan toleran.  Ambil contoh untuk kasus pengelolaan perpustakaan sekolah yang sampai saat ini masih dikelola dengan sambilan karena belum tersedianya pustakawan sekolah. Di Perpustakaan Sekolah, seorang guru yang kekurangan jam mengajar merangkap tugas menjadi “pustakawan perpustakaan sekolah”. Kondisi yang demikian memang dapat menjadi solusi sementara di kala belum tersedia pustakawan di sekolah. Padahal guru sendiri mempunyai tugas utama mengajar. Terkadang guru yang merangkap tugas tersebut belum tentu juga memahami secara benar ilmu mengelola perpustakaan. Kondisi demikian memang kelihatannya jadi solusi yang benar dan saling menguntungkan dalam upaya penyelenggaraan perpustakaan di Sekolah. Namun juga memunculkan adanya suatu kesan “untung bagi profesi guru - miris bagi profesi pustakawan”.  Jam mengelola perpustakaan bagi guru, serta perolehan mengikuti sertifikat workshop / seminar / bimtek perpustakaan dapat dijadikan modal untuk mendapat sertifikasi guru. Belum lagi bicara kebijakan sertifikasi profesi. Serfitikasi pada profesi guru mendapat tunjungan sertifikasi sedangkan sertifikasi bagi pustakawan tidak berdampak pada keluarnya tunjangan sertifikasi. Sepertinya di sini memang telah terjadi  tumpang tindih kebijakan dalam suatu profesi fungsional. Lahan yang mestinya digarap oleh pustakawan ditunggangi oleh profesi fungsional lainnya. Kenapa Pemerintah tidak dapat mengangkat seorang pustakawan atau lulusan/sarjana Ilmu Perpustakaan untuk mengelola perpustakaan sekolah. Sehingga masuklah rumusan the right man on the right place. Pada kondisi yang demikian perlu disikapi tentunya. Sayangnya sampai saat ini organisasi profesi pustakawan belum semua terbentuk di daerah. Kondisi demikian tentu akan menyulitkan bagi insan perpustakaan mengambil langkah bersama guna menjembati permasalahan seputar kepustakawanan dan penyelenggaraan serta pengelolaan perpustakaan di daerah termasuk persoalan yang terjadi di perpustakaan sekolah maupun desa / kelurahan.

Di kalangan pustakawan, asosiasi profesi pustakawan merupakan organisasi profesional yang dibentuk untuk menggalang para pustakawan dan lembaga perpustakaan dalam suatu wadah yang dapat melindungi, memperjuangkan, meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya. Sebagai seorang profesional, pustakawan memiliki kualifikasi dalam melaksanakan kedudukan dan jabatannya.  Menjadi seorang pustakawan adalah pilihan dan panggilan jiwa bagi insan perpustakaan. Pilihan yang harus dijalani dengan konsekuensi penuh atas disiplin keilmuannya. Kompetensi yang harus dimiliki sebagai konsekuensi keilmuannya antara lain mengembangkan ilmu yang telah diperoleh,  mampu berfikir kreatif dan inovatif, perencanaan yang baik, kritis dan memilih prioritas terbaik bagi pengembangan kepustakawanan. Kompetensi profesional menyangkut pengetahuan yang dimiliki pustakawan khusus dalam bidang sumberdaya informasi, akses informasi, teknologi, manajemen dan riset, serta kemampuan untuk menggunakan bidang pengetahuan sebagai basis dalam memberikan layanan perpustakaan dan informasi.

Melihat kondisi yang demikian termasuk di Kabupaten Semarang mendesak untuk segera membentuk kepengurusan di daerah. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan terutama pada Pasal 29, 32 dan 34 mengamatkan bahwa pembentukan organisasi pustakawan (IPI) dapat difasilitasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan dibentuknya Pengurus Daerah IPI, diharapkan pustakawan mampu berkiprah di dunianya sendiri, mengabdikan ilmu yang telah diperoleh di bangku pendidikan formal maupun non formal. Kiprah ini tentunya harus diikuti dengan perhatian yang cukup dari pemerintah terutama bagi pustakawan yang bergerak di sektor swasta (non PNS). Termasuk perhatian kebijakan pada penyelenggara perpustakaan terutama perpustakaan desa / kelurahan maupun perpustakaan sekolah bahwa pengelolaan perpustakaan diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi keilmuan di bidangnya. Mengingat sudah banyak dihasilkan lulusan sarjana perpustakaan, jadi jangan sampai terjadi di negeri ini sarjana Ilmu Perpustakaan kehilangan “jejak” keilmuan setelah menempuh pendidikan formal maupun non formalnya. Semoga. // Asih Winarto.

PANCASILA

PANCASILA

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, peringatan Hari Lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional. Penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tertanggal 1 Juni 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden Joko Widodo itu juga menyebutkan bahwa pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. 

        

Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sempat jadi perdebatan di era kepemimpinan Presiden Soeharto, atau di era rezim orde baru. Pasalnya, sikap pemerintah terhadap Pancasila dirasa masih ambigu. Pada tahun 1970, melalui Kopkamtib melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Kendati demikian, dalam perkembangan selanjutnya justru mengembangkan Pancasila dengan memperkenalkan Eka Prasetya Panca Karsa, yang menjadi materi dalam penataran P4 yang sifatnya wajib bagi semua instansi, baik pemerintah maupun swasta. Rumusan awal Pancasila didasarkan pada penelusuran sejarah oleh Nugroho Notosusanto melalui buku Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pancasila jang Otentik.

        

Setelah reformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya. Setidaknya ada tiga tanggal yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. Akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Karena pada tanggal tersebut kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung Karno yang saat itu belum diangkat menjadi Presiden pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

         

Berikut kutipan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 : "Dasar negara, yakni dasar untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka, haruslah kokoh kuat sehingga tak mudah digoyahkan. Bahwa dasar negara itu hendaknya jiwa, pikiran-pikiran yang sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar negara Indonesia hendaknya mencerminkan kepribadian Indonesia dengan sifat-sifat yang mutlak keindonesiaannya dan sekalian itu dapat pula mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, aliran, dan golongan penduduk,"

         

"Dasar negara yang saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa (Muhammad Yamin) namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi,"

    

Pancasila yang berlambangkan Burung Garuda telah ada sejak negara Indonesia berdiri. Akan tetapi tidak semua orang tahu tentang arti dan makna garuda pancasila sebagai lambang negara. Sebagai anak bangsa, sudah sepantasnya mengerti arti lambang negara sebagai sikap penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa, serta bekal untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa.  

Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Vishnu yang besar dan kuat. Warna Burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung nan jaya. Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu burung garuda pancasila melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai adalah tanggal, bulu ekor berjumlah 8 helai adalah bulan dan bulu leher berjumlah 45 helai adalah tahun kemerdekaan Indonesia.

        

Pada bagian dada burung garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar lima simbol yang juga memiliki arti. Simbol Bintang, menandakan sila ke-1 Pancasila yang melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa. Rantai Baja, sila ke-2, melambangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin, sila ke-3, melambangkan Persatuan Indonesia. Kepala banteng, sila ke-4, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas, sila ke-5, melambangkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis katulistiwa yang melukiskan lokasi Indonesia berada di garis katulistiwa. Sedangkan warna dasar perisai merah putih melambangkan warna bendera Indonesia.

         

Perlu dipahami bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah menjalin hubungan dengan berbagai peradaban kebudayaan dunia, seperti dengan kebudayaan Hindu, Tiongkok, Arab, Portugis, Spanyol, Belanda dan kebudayaan bangsa-bangsa lainnya. Namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di daerah tertentu misalnya pada masyarakat perkotaan, kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur budaya asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita.

         

Demikianlah, Pancasila yang digali dari bumi Indonsia merupakan dasar negara, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk arah dalam kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Selain itu, Pancasila juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain.

         

Mengingat kembali akan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Cita-cita berupa perjanjian luhur rakyat Indonesia yang telah disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan sudah semestinya kita junjung tinggi.Oleh karena itu, sekarang bagaimana seharusnya memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa itu semua maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak lagi dirasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupan berbangsa dan bernegara akan kabur, serta kesetiaan kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila.

        

Akhirnya perlu untuk ditegaskan kembali, bahwa Pancasila adalah lima azas atau dasar yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. *// AW. Diolah dari berbagai sumber.