Bimtek Arsip

BIMTEK KEARSIPAN DESA/KELURAHAN

 

Ibu Yuvita dan Bapak Yuni Handaru sedang mengajar praktek pemberkasan arsip

TUNTANG, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Semarang menyelenggarakan  bimbingan teknis (Bintek) kearsipan bagi petugas kearsipan desa / kelurahan selama 2 hari pada tanggal 22 dan 23 April. Kegiatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme para pengelola kearsipan desa/kelurahan Se-Kabupaten Semarang.

Bimtek kearsipan dilaksanakan dalam dua kelas. Kelas A berada di Aula Kecamatan Tuntang, sedangkan kelas B di Ruang Kegiatan Belajar UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tuntang. Hadir dalam kegiatan ini, Arsiparis dari Barpusda Provinsi Jawa Tengah Yuvita, Diah Tri Wulansari,  Tjatur,  dan Yuni Handaru S. Selain itu juga nampak Kepala Seksi Trantib Kecamatan Tuntang Dwi Kusnanto, Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Siti Nasroatun, serta Kepala KPAD Kabupaten Semarang Nelly Rahmawati.

Siti Nasroatun menyampaikan dalam laporannya bahwa kegiatan ini diikuti 57 peserta dari perangkat Desa dan Kelurahan. Mereka merupakan pengelola kearsipan di desa dan kelurahan.

“Ini merupakan kali pertama bimtek yang diselenggarakan sejak arsip bergabung dengan perpustakaan, semoga kedepan akan terus dapat terselenggara secara rutin hingga semua pengelola arsip desa/kelurahan dapat mengikuti semua”, katanya.

Sementara itu, Nelly Rahmawati menyampaikan bahwa pemateri bimtek diampu oleh beberapa fungsional Arsiparis dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya pada acara pembukaan bimtek tersebut disampaikan harapan agar para peserta betul-betul memanfaatkan waktu yang terbatas dengan baik, agar pelaksanaan bimtek dapat terlaksana dengan maksimal, sehingga para peserta nantinya dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam bimtek untuk kepentingan mengelola arsip dinamis yang berada di desa/kelurahan masing-masing sesuai pedoman yang berlaku. Materi bimtek meliputi pengantar kearsipan, pengurusan surat, penataan berkas, perawatan arsip dan penyusunan arsip. // Asih Winarto, S.I.Kom.

Perpustakaan Sekolah Dasar

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR

Oleh :

Asih Winarto, S.I.Kom.

Perpustakaan sekolah dasar bukan hanya merupakan unit kerja yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi murid, tapi juga merupakan bagian yang integral dalam pembelajaran. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah harus sejalan dengan visi dan misi sekolah dengan mengadakan bahan bacaan bermutu yang sesuai kurikulum, menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang studi, dan kegiatan penunjang lainya.

Membanjirnya informasi dalam skala global menuntut pula kesigapan perpustakaan sekolah dalam menyediakan sumber informasi selain buku, seperti bahan audio-visual dan multimedia, serta akses informasi dengan internet. Akses ke internet ini diperlukan untuk menambah dan melengkapi pengetahuan anak dari sumber lain yang tidak dapat diperoleh di perpustakaan sekolah. Menyikapi hal ini pustakawan sekolah dan guru perlu mengajarkan kepada murid untuk dapat mengenali jenis informasi apa saja yang diperlukan dan menelusurinya melalui media internet. Oleh karenanya, mutlak diperlukan terobosan program pengetahuan tentang literasi informasi di sekolah. Dengan mengikuti program semacam itu murid diarahkan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah melalui informasi yang diperolehnya. Kemampuan ini juga kelak akan bermanfaat di kemudian hari dalam meniti perjalanan kariernya. Sejalan dengan itu, tentu harus ada kerja sama dan sinergi, termasuk apresiasi, terhadap perpustakaan di antara para pustakawan sekolah, guru, kepala sekolah serta komite sekolah.

Perpustakaan sekolah dasar mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan  baik itu kecerdasan intelektual, emosional maupun kecerdasan spiritual bagi para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan sumber belajar. Adapun fungsi dari perpustakaan sekolah adalah sebagai pusat sumber belajar, pusat kegiatan literasi informasi, pusat penelitian, pusat kegiatan baca membaca, serta tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif dan menyenangkan. Berikut beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyelenggaraan perpustakaan sekolah dasar mengacu pada  Standar Nasional Perpustakaan Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi  terbitan Perpustakaan Nasional Tahun 2013 (SNP 007:2011).

Penyelenggaraan Perpustakaan.

Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan sekolah. Pendirian perpustakaan sekolah ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah atau yayasan atau lembaga yang menaunginya. Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap perpustakaan sekolah diwajibkan memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional RI untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan (NPP).

Kelembagaan / Organisasi.

Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, mendefinisikan perpustakaan sebagai sebuah institusi. Unsur-unsur sebuah institusi diantaranya adalah harus adanya suatu susunan struktur organisasi. Dalam Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah dijelaskan bahwa struktur organisasi perpustakaan sekolah terdiri dari kepala perpustakaan, layanan pemustaka, dan layanan teknis. Struktur kepala perpustakaan sekolah langsung berada dibawah kepala sekolah.

Tenaga Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan Sekolah Dasar sekurang-kurangnya dikelola oleh 1 (satu) orang pengelola perpustakaan. Bila sekolah memiliki lebih dari enam rombongan belajar maka diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah sekurang-kurangnya dua orang. Sedangkan kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan. Untuk gaji tenaga perpustakaan tidak tetap minimal setara dengan upah minimum regional (UMR).

Sekolah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki lebih dari satu orang tenaga perpustakaan dan memiliki lebih dari enam rombongan belajar. Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga perpustakaan sekolah atau tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi. Kepala perpustakaan sekolah harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Gaji kepala perpustakaan sekolah minimal setara dengan standar gaji guru sesuai dengan jenjang kepangkatannya.

Gedung / Ruang Perpustakaan

      Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dijelaskan bahwa :

1.   Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

2.   Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.

3.   Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.

4.   Ruang perpustakaan dilengkapi sarana perpustakaan.

5.   Perpustakaan menyediakan gedung/ruang yang cukup untuk koleksi, staf dan pemustakanya dengan ketentuan bila 1 sampai 6 rombongan belajar seluas 56 M2, 7 sampai 12 rombongan belajar seluas 84 M2, 13 sampai 24 rombongan belajar seluas 112 M2. Lebar minimal ruang perpustakaan 5 M2.

6.   Pengaturan ruang secara teknis mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendiknas No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA).

7.   Gedung/ruang perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi : area koleksi, area baca dan area kerja.

Sarana Perpustakaan

Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi : Rak buku (5 buah), Rak majalah (1 buah), Rak surat Kabar (1 buah), Meja baca (5 buah), Kursi baca (10 buah), Kursi kerja (2 buah), Meja kerja (2 buah), Lemari katalog (1 buah), Lemari (1 buah), Papan pengumuman (1 buah), Meja sirkulasi (1 buah), Majalah dinding (1 buah), Rak buku referensi (1 buah), Perangkat komputer dan mejanya untuk keperluan administrasi (1 buah), Perangkat komputer dan mejanya untuk keperluan pemustaka (1 buah), TV (1 buah), Pemutar VCD/DVD (1 buah), Tempat sampah (1 buah), serta Jam dinding (1 buah).

Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan meliputi : buku (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, buku referensi dan buku biografi), terbitan berkala (majalah, surat kabar), audio visual, dan multimedia. Pengadaan koleksi buku sekurang-kurangnya  : buku teks 1 eksemplar per mata pelajaran per peserta didik, buku panduan pendidik 1 eksemplar per mata pelajaran per guru bidang studi, dan buku pengayaan dengan perbandingan 60% nonfiksi dan 40% fiksi, dengan ketentuan bila 1 sampai 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7 sampai 12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13 sampai 24 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.000 judul.

Penambahan koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi semakin kecil presentase penambahan koleksinya. Untuk koleksi 1.000 judul penambahannya sebanyak 10%. Koleksi sebanyak 1.500 judul perlu penambahan sebanyak 8%. Sedangkan untuk koleksi 2.000 judul atau lebih penambahannya cukup sebanyak 6%. Disamping itu, perpustakaan harus juga melanggan minimal satu judul majalah dan satu judul surat kabar. Selanjutnya, untuk jenis koleksi referensi sekurang-kurangnya terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-lndonesia, kamus bahasa Indonesia-lnggis, kamus bahasa daerah, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, peraturan perundang-undangan, atlas, peta, biografi tokoh dan kitab suci.

Semua koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan harus diolah dengan cara dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada  pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama (Peraturan Pengatalogan Indonesia), bagan klasifikasi Dewey (Dewey Decimal Classification) dan pedoman tajuk subjek. Dalam kurun waktu minimal satu tahun sekali, koleksi perpustakaan yang dimiliki agar dilakukan cacah ulang dan penyiangan. Selain itu, untuk menjaga agar koleksi dalam kondisi yang baik perlu dilakukan perawatan dengan cara pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara, serta perbaikan terhadap koleksi yang rusak.

Layanan Perpustakaan

Perpustakaan sekolah menyediakan layanan kepada pemustaka sekurang-kurangnya 6 (enam) jam per hari kerja. Adapun jenis layanan perpustakaan yang dilakukan sekurang-kurangnya meliputi layanan baca di tempat, layanan sirkulasi dan layanan referensi. Selain itu, sekolah harus juga melakukan program wajib kunjung perpustakaan sekurang-kurangnya satu jam pelajaran/kelas/minggu dan  melakukan program pendidikan pemustaka sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, serta program literasi informasi dalam 2 (dua) kali setahunnya untuk tiap tingkatan kelas. Laporan kegiatan layanan perpustakaan berupa statistik pengunjung, peminjam, buku dipinjam, serta  anggota harus dibuat sekurang-kurangnya dalam bentuk laporan bulanan dan laporan tahunan, serta program kerja tahunan

Promosi Perpustakaan

Perpustakaan sekolah melakukan promosi perpustakaan sekurang-kurangnya dalam bentuk brosur/leaflet/selebaran, daftar buku baru, majalah dinding perpustakaan, dan lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan

Kerjasama Perpustakaan

Perpustakaan sekolah melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerjasama dengan perpustakaan sekolah lain, perpustakaan umum dan komite sekolah. Selain itu, Perpustakaan sekolah hendaknya melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah yang meliputi :

1.   Kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui : mendongeng, membaca bersama, dan menceritakan  kembali hasil baca.

2.   Pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan.

3.   Pengajaran program literasi informasi.

4.   Terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran.

5.   Membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik.

6.   Menyelenggarakan kegiatan membaca buku elektronik.

7.   Membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan (referensi) materi pengajaran.

8.   Pembelajaran berbasis teknologi infomasi bekerjasama dengan guru bidang studi.

Anggaran Perpustakaan

Penyelenggara perpustakaan sekolah wajib menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung. Selain sumber anggaran tersebut, perpustakaan sekolah juga dapat dibiayai dari sumber anggaran perpustakaan sekolah yang  berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari Yayasan dan atau Donasi yang tidak mengikat termasuk dana dari tanggung jawab sosial korporasi.

Penulis : adalah Pustakawan Muda pada KPAD Kabupaten Semarang.

Sumber Rujukan :

1.   Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar sarana dan prasarana untuk sekolah/madrasah.

2.   Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

3.   Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

4.  Perpustakaan Nasional. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi. SNP 007:2011

Pemerataan akses informasi melalui pembentukan perpustakaan di Kecamatan

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM KECAMATAN

DI KABUPATEN SEMARANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama Pasal 8 ayat (b) mengisyaratkan kepada pemerintah baik provinsi maupun pemerintah daerah agar menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di masing-masing wilayah kerjanya. Terkait dengan pemerataan akses informasi, Ronald C. Benge dalam Libraries and Culture Change, menjelaskan bahwa salah satu cara yang mungkin dapat ditempuh dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan layanan perpustakaan terutama dalam hal kebijakan pokok tentang bagaimana cara yang tepat untuk melayankan bahan perpustakaan (koleksi) kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan perpustakaan adalah dengan mendirikan perpustakaan cabang. 

Kabupaten Semarang terdiri dari 19 Kecamatan dan 235 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 1.030.877 jiwa, baru memiliki 130 perpustakaan desa atau sekitar 55,32% sedangkan untuk perpustakaan kecamatan belum ada. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) sedang melakukan terobosan  pemerataan akses informasi bagi masyarakat melalui pendirian pos baca dan Unit Layanan Perpustakaan di Kecamatan sebagai salah satu jembatan awal menuju pendirian Perpustakaan Umum Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang.

Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu dasar acuan dalam pendirian, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan kecamatan yang berlaku secara nasional. Didefinisikan bahwa perpustakaan umum kecamatan merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecamatan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas di kecamatan  sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya.   

Dalam Standar Nasional Perpustakaan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pendirian perpustakaan umum kecamatan harus memenuhi syarat yang diantaranya adalah koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan. Setelah embrio perpustakaan ada dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, segera dibentuk status kelembagaan dengan Surat Keputusan Camat serta memberitahukan pendirian perpustakaan umum kecamatan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Status kelembagaan perpustakaan kecamatan dibawah wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada camat, dengan tingkat eselon IV.

Adapun persyaratan koleksi minimal yang ditentukan sebagai koleksi dasar sebanyak 1.604 judul yang terdiri dari koleksi dewasa/remaja sebanyak 1.000 judul, koleksi anak sebanyak 500 judul, koleksi referensi dewasa/remaja 50 judul, koleksi referensi anak 50 judul, surat kabar dan majalah yang dilanggan masing-masing 1 judul, serta koleksi audio visual 2 judul. Koleksi referensi sekurang-kurangnya berisi tentang ensiklopedi dan kamus. Luas gedung/ruangan minimal 56 meter persegi, memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, serta berada di lokasi yang strategis berada di lingkungan kantor kecamatan atau di tempat yang berdekatan dengan kantor kecamatan.

             
Tenaga perpustakaan minimal sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang pustakawan dan 3 orang tenaga teknis. Status tenaga pengelola adalah tenaga tetap (PNS) dan honorer. Kualifikasi tenaga pengelola minimal berpendidikan SLTA, sedangkan untuk kepala perpustakaan minimal Diploma II bidang perpustakaan atau bidang lain ditambah diklat perpustakaan. Persyaratan minimal sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah 4 buah rak buku, 1 buah rak majalah, 5 buah meja baca, 3 buah meja kerja, 10 buah kursi baca, serta 2 buah komputer. Selanjutnya untuk sumber pendanaan secara rutin didapat dari APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. Sedangkan jam buka layanan sekurang-kurangnya 6 jam per hari kerja, dengan jenis layanan meliputi layanan membaca di tempat, layanan sirkulasi, layanan referensi, dan penelusuran informasi.

Embrio Perpustakaan Umum Kecamatan.

Perpustakaan apapun jenis dan bentuknya dalam prakteknya tentu memiliki perkembangan masing-masing yang dimulai dari fase tumbuh, kemudian berkembang menuju standar, lalu standar, sampai akhirnya pada fase maju. Demikian halnya yang terjadi dalam upaya menumbuhkembangkan perpustakaan umum kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang. Pada fase awal untuk embrio perpustakaan kecamatan dibentuklah pos baca dan unit layanan perpustakaan umum kecamatan. Pos Baca merupakan salah satu bentuk miniatur perpustakaan menetap yang memberikan pelayanan dasar perpustakaan yaitu berupa layanan membaca dan atau layanan sirkulasi berupa peminjaman dan pengembalian buku kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya layanan yang diberikan tergantung pada kondisi koleksi dan juga minat masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan. Sedangkan untuk kegiatan administrasi, kepegawaian, ketatausahaan,  pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan dilakukan di Unit Perpustakaan Induk yang dalam hal ini berada di KPAD Kabupaten Semarang. Kebijakan pendirian pos baca diambil dengan pertimbangan utamanya yaitu ketersediaan tempat yang hanya terbatas untuk aktivitas layanan dasar dengan luas ruangan berkisar 20 meter persegi. Sedangkan kebijakan pendirian Unit Layanan Perpustakaan Umum Kecamatan ditempuh apabila tersedia sebuah gedung tersendiri dengan luas minimal 120 meter persegi sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah perpustakaan umum  kecamatan. Sampai saat ini telah didirikan sebanyak 2 buah pos baca dan 1 buah Unit Layanan Perpustakaan Umum Kecamatan dalam upaya pemerataan akses informasi bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan KPAD Kabupaten Semarang. Selain itu juga didirikan Pos Baca di Institusi Kesehatan sebanyak 2 buah masing-masing berada di rumah sakit, dan 1 buah Pos Baca di Puskesmas, dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat yang tidak bisa datang ke perpustakaan karena dalam kondisi sakit. Pengembangan perpustakaan kecamatan yang telah dilakukan apabila dilihat dari sisi kelembagaan semua masih belum memiliki status kelembagaan yang mandiri dengan nomenklatur Perpustakaan Umum Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat sebagaimana yang diatur dalam standar nasional perpustakaan kecamatan, namun masih menjadi satu dalam naungan KPAD Kabupaten Semarang.

Dari ketiga model embrio pengembangan perpustakaan umum kecamatan apabila dilihat dari eksistensinya tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Unit Pelayanan Perpustakaan Umum Ambarawa dapat dikatakan telah  berkembang dan sedikit lebih maju dalam aspek penyelenggaraannya dikarenakan tenaga pengelolanya dan juga start awal baik gedung, koleksi, maupun sarana dan prasarananya jauh lebih baik dibandingkan dengan Pos Baca di Kecamatan Bandungan maupun Kaliwungu. Selanjutnya apabila kedua pos baca dibandingkan maka Pos Baca Bandungan terlihat lebih baik, hal itu dikarenakan perbedaan tenaga pengelola. Pengelola pada Pos Baca Kecamatan Bandungan berasal dari Pegawai atau out sourcing dari KPAD Kabupaten Semarang yang telah memiliki skill di bidang perpustakaan yang lagi pula memang pekerjaannya khusus mengurusi perpustakaan. Sedangkan tenaga pengelola di Pos Baca Kecamatan Kaliwungu berasal dari Pegawai Kecamatan yang belum banyak memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengelola perpustakaan secara profesional, dan disisi lain dia juga harus melaksanakan tugas pokoknya sebagai pegawai administrasi di kecamatan.  

Pada prinsipnya pembentukan perpustakaan umum kecamatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun demikian tidak ada salahnya apabila melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk duduk bersama memikirkan terwujudnya perpustakaan umum kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Oleh karenanya perlu diambil langkah strategis bersama baik itu dari fihak pemerintah, fihak swasta melalui CSR, maupun masyarakat agar keberadaan perpustakaan umum kecamatan segera terwujud. Langkah  pertama yang dapat diambil yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi (rakor) tentang pembentukan perpustakaan umum kecamatan yang melibatkan instansi terkait. Dalam rakor agar dirumuskan bersama kebijakan tentang letak dan lokasi pendirian perpustakaan umum kecamatan, rekomendasi dari instansi yang memiliki wilayah kerja dimana perpustakaan umum kecamatan akan didirikan, serta pandangan mengenai legalitas pendirian perpustakaan dari instansi terkait apakah cukup dengan Surat Keputusan Camat, Surat Keputusan Bupati ataukah harus dibuatkan Perda tersendiri. Kemudian, pandangan tentang status kelembagaan perpustakaan, apakah berada dibawah Camat atau sebagai unit pelayanan teknis dibawah KPAD.  Selanjutnya, pertimbangan tentang perencanaan dan kemampuan anggaran daerah serta terkait penyediaan tenaga perpustakaan, apakah diambilkan dari PNS dan atau tenaga honorer. Hasil rakor kemudian dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pendirian dan juga pengembangan perpustakaan umum kecamatan. 
          

Kedua, perlu diantisipasi sejak awal tentang kecukupan koleksi sebagai syarat mutlak keberadaan sebuah perpustakaan. Tanpa adanya koleksi yang cukup tentu pendirian dan juga kehadiran perpustakaan kurang diminati. Oleh karenanya, perlu upaya bersama  dengan berbagai unsur masyarakat melalui gerakan donasi buku sebagai sebuah langkah awal dalam memenuhi syarat minimal koleksi pendirian perpustakaan. Donasi buku diharapkan dapat menumbuhkan sikap kebersamaan antara pemerintah dan berbagai unsur yang ada di masyarakat dalam upaya menumbuhkembangkan budaya baca dan juga sebagai salah satu langkah untuk memupuk rasa ikut handarbeni perpustakaan yang akan didirikan. Gerakan donasi buku dapat dikemas dalam suatu kegiatan misalnya “Gerakan Donasi dan Infaq Buku  Perpustakaan”.

           
Langkah terakhirnya, dengan memberitahukan pembentukan perpustakaan umum kecamatan kepada Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Nasional agar dapat dipetakan menjadi sebuah kebijakan di tingkat provinsi dan juga nasional dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan juga pelaksanaan amanah Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah, serta sebagai salah satu upaya membangun sinergitas program pengembangan perpustakaan umum kecamatan di Tingkat Provinsi maupun Nasional. //Asih Winarto, S.I.Kom.
  

Daftar Pustaka :  

1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 
2. Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan yang diterbitkan oleh Perpusnas. 
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.

Mengenalkan Bahasa Internasional di Perpustakaan

Layanan English Corner

Bahasa Inggris merupakan salah satu dari beberapa bahasa internasional yang digunakan di banyak negara selain bahasa Arab, China dan Prancis. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang banyak digunakan dalam berkomunikasi antar negara dalam urusan bisnis, olahraga, akademik, ilmu pengetahuan, periklanan dan juga urusan diplomatik. Selain itu, bahasa Inggris juga menjadi kebutuhan dalam perkembangan di dunia teknologi maupun dunia pendidikan. Salah satu akibat dari status Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional adalah perlunya usaha untuk saling memahami dan belajar baik secara linguistik ataupun budaya dari semua pengguna Bahasa Inggris, baik yang menggunakannya sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa asing.

Perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat sudah seharusnya memberikan representasi dan sikap terhadap peran Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional  melalui salah satu jenis layanan kepada para pemustaka. Demikian halnya dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang berencana  akan memberi ruang kepada para pemustaka terutama bagi pelajar yang berminat belajar  Bahasa Inggris melalui Layanan English Corner yang  dapat segera dinikmati pada awal tahun ajaran baru 2013/2014 ini.

Sebagai langkah awal telah diupayakan berbagai koleksi buku berbahasa Inggris yang diperoleh melalui pengadaan lewat APBD II dan juga bantuan dari The Asia Foundation. Dalam pelaksanaannya perlu juga dilakukan kerjasama dengan berbagai fihak dalam hal menghadirkan Tutor English Corner baik itu dari dalam perpustakaan sendiri maupun dari fihak ketiga. Listening, Story Telling, Singing dan Conversation dapat dikenalkan lebih awal pada para pemustaka baik itu para pelajar maupun masyarakat umum.

Kehadiran layanan english corner di perpustakaan sebuah keniscayaan akan terbentuknya representasi budaya global yang saling menghormati dan juga salah satu upaya ikut serta mengapresiasi ketinggian budaya dan peradaban masa lampau yang dimiliki oleh suatu bangsa melalui koleksi buku-buku berbahasa Inggris yang dapat diakses oleh pemustaka di perpustakaan. Alangkah malangnya peradaban manusia jika pada suatu waktu nanti masyarakat dunia tidak lagi bisa saling berbagi dan mengambil manfaat dari pluralitas budaya dunia. Oleh karena itu, berbagai upaya dan terobosan  dilakukan Kantor Perpustakaan dan  Arsip Daerah dalam rangka peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi pemustaka perlu terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. (Asih Winarto)

Out Bond English Corner

OUT BOND ENGLISH CORNER

(Nelly Rahmawati, S.H. M.Hum (kiri) dan Bambang (kanan) melepas peserta outbond)

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang, Ibu Nelly Rahmawati, SH.M.Hum didampingi Bapak Bambang dari Bank Jateng Cabang Ungaran melepas keberangkatan peserta out bond english corner KPAD Kabupaten Semarang ke Kebon Binatang Mangkang (Senin, 23/6). Dalam sambutannya disampaikan bahwa KPAD telah berupaya memberi fasilitas kepada pemustaka khususnya para pelajar Sekolah Dasar dalam upaya memperdalam pelajaran bahasa inggris di perpustakaan yang dikemas dalam bentuk layanan english corner dan didukung sepenuhnya oleh Bank Jateng Cabang Ungaran. Layanan ini diberikan secara gratis, dan tidak hanya itu saja pada tahun yang lalu Bank Jateng juga telah berpartisipasi dengan memberi hibah bantuan berupa 2 buah motor pintar dalam upaya membantu pemerataan akses informasi kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan KPAD. “Terimakasih, kepada Bank Jateng yang telah banyak membantu masyarakat melalui layanan perpustakaan”, katanya saat memberi sambutan pengarahan kepada peserta out bond yang juga dihadiri oleh para orang tua peserta.

    Selain itu, juga disampaikan agar anak-anak mulai sejak dini membiasakan menabung, karena ada program tabungan buat anak sekolah di Bank Jateng yang juga di amini oleh Bapak Bambang. “Bank Jateng siap menerima kehadiran para siswa/siswi yang ingin melihat lebih dekat apa itu Bank Jateng dengan segala aktivitasnya”, ungkapnya saat melepas keberangkatan peserta out bond. Sementara itu, orang tua peserta menyambut baik kegiatan english corner yang telah dilakukan KPAD selama ini. “Alhamdulilah, anak saya mendapat nilai 91 setelah mengikuti bimbel bahasa inggris di perpustakaan”, ungkap Ibu Lia (44 tahun) orang tua peserta english corner. “anak saya 2 orang yang ikut bimbel, yang besar kelas 5 dan yang kecil kelas 2 naik ke kelas 3 ini, mereka semua tambah pintar bahasa inggrisnya”, ungkapnya polos saat mengantar kedua anaknya.

    “Kegiatan out bond ke Kebon Binatang Mangkang merupakan salah satu program pembelajaran yang diberikan diluar kelas dalam rangka untuk melihat dan berinteraksi langsung dengan objek yang menjadi salah satu bagian bahan ajar, untuk diteliti dan diamati sambil sekaligus berwisata”,  kata Ibu Ummu Sofiah Ernawati, S.Pd.I selaku tutor English Corner. Out bond kali ini diikuti oleh 30 orang peserta yang dikelompokkan dalam 5 kelompok regu untuk melakukan kegiatan out bond. Masing-masing regu melakukan observasi di sekitar kebon binatang dan mencatat jenis-jenis koleksi hewan dalam bahasa inggris. Kemudian dilakukan permainan ular naga sambil menghafal vocabulary tentang segala benda yang dijumpai disekitar kebon binatang, dan permainan yang lainnya. Permainan diakhiri dengan bersenang-senang di kolam renang. Para peserta merasa senang dengan adanya kegiatan out bond. “Terimakasih kepada KPAD dan Bank Jateng yang telah memfasilitasi kegiatan kami” ungkap Zahra (9 tahun)  saat selesai pelaksanaan out bond. “Semoga tahun depan diadakan out bond lagi”, harapnya. ( */ Asih Winarto ).

   

Peserta sedang mengerjakan tugas observasi lingkungan di lokasi out bond